Surabaya (KN) – Dana bantuan politik (Banpol) yang diisukan tidak dugunakan tidak sebagaimana mestinya dan masih disimpan oleh Bendahara DPC Partai Demokrat Surabaya Rusli Yusuf, sempat diakui sudah habis dan telah dipertanggungjawabkan. Namun ada informasi jika di partai itu, untuk dana Banpol memang disimpan di rekening partai.
Sementara untuk uang lain-lain ada di rekening Fraksi Demokrat. Adanya dua rekening itulah yang sempat menjadi pertanyaan. Pasalnya, di rekening partai itu masih ada sejumlah dana. Jika memang dana Banpol 2010 yang dipersoalkan diakui sudah habis, lantas dana apalagi yang ada di rekening tersebut (sesuai data dari rekening koran yang beredar dan sampai ke tangan wartawan).
Dari rekening koran yang beredar itu adalah rekening partai yang dipegang oleh bendahara DPC PD Surabaya. Seharusnya, dana di rekening itu sudah habis karena merupakan dana Banpol. Dan jika belum habis, maka sisa dana Banpol dari Pemkot itu wajib dikembalikan ke kas daerah.
Sementara salah satu kader Partai Demokrat yang minta identitasnya dirahasiakan, mengakui jika rekening DPC itu khusus untuk menyerap dana Banpol.
“Seperti yang saya ketahui, rekening DPC itu memang untuk Banpol, tidak ada sumber lain. Sedangkan dana lain-lain, disimpan di rekening fraksi. Sementara yang diributkan, dana untuk pengecatan kantor DPC PD Surabaya sebesar Rp 27 juta dan ada sisa sebesar Rp 98 juta yang disimpan bendahara, dana apa? Padahal dijelaskan, dana Banpol sudah habis diserap, seharusnya kan rekening itu kosong,” kata sumber tersebut.
Rusli Yusuf pun menjelaskan, dana yang tersimpan itu bukan hanya dana Banpol, tetapi ada juga sumber lain. Seperti iuran kader yang duduk di dewan dan lainnya. “Sudahlah, nggak usah diperpanjang lagi, ini sudah selesai,” ujar Rusli.
Sementara, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Surabaya Irwanto Limantoro tak berhasil dikonfirmasi. Pasalnya, dana lain-lain yang disimpan di rekening fraksi pertanggungjawabnya ada pada Irwanto.
Terkait masalah dana Banpol ini, Kepala Bakesbang Linmas Surabaya Sumarno menjelaskan, jika masalah rekening adalah urusan partai. Saat diminta nomor rekening untuk menyalurkan dana Banpol, setiap partai menyodorkan rekening resminya.
“Kan menjadi hak partai soal rekening itu, apakah hanya dimasukan dana Banpol atau digabung dengan sumber lainnya. Untuk masalah penggunaan dana Banpol, pertanggungjawabannya langsung ke BPK. Badan itu yang mengauditnya, tandas Sumarno. (anto)