Surabaya (KN) – DPRD Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk memperbaiki manajemen pengelolaan sentra pedagang kaki lima (PKL). Sebab, kini Surabaya sudah menjadi kota tujuan wisata, maka dimasing-masing sentra PKL, tiap menu yang ditawarkan harus mencantumkan harga. Ini untuk menghindari PKL mematok harga tinggi pada konsumen.
Anggota DPRD Kota Surabaya, Agustin Poliana mengatakan, kasus-kasus banyaknya konsumen di sentra PKL yang merasa dirugikan ulah pedagang nakal sudah cukup banyak. Di Taman Bungkul misalnya, yang juga memiliki sentra PKL, para pedagang tidak mencantumkan harga di tiap menu makanan yang dijual. Terkadang konsumen merasa menu makanan yang dibeli harga tidak begitu mahal. Tapi ketika hendak membayar, pedagang menarik harga tinggi diluar batas kewajaran.
Misalnya, nasi goreng yang harganya rata-rata Rp8.000-an dijual sampai Rp20.000. “Kalau nanti alat kelengkapan dewan sudah terbentuk, kami akan undang Dinas Koperasi dan Dinas Pariwisata untuk membahas pengelolaan PKL ini. Surabaya sudah menjadi kota wisata, jangan sampai ada wisatawan yang dirugikan dengan perilaku pedagang yang menetapkan harga seenaknya sendiri. Maka harga harus dicantumkan,” pintanya.
Dia menambahkan, seharusnya PKL mencantumkan harga dari menu yang dijual. Sehingga, konsumen sudah bisa mengira-ngira berapa rupiah yang harus dikeluarkan untuk membeli makanan yang dikehendaki. Sejumlah sentra PKL sudah menerapkan kebijakan ini. Salah satunya di sepanjang Jl Malioboro Yogyakarta.
Pencantuman harga ditiap menu ini juga mengadopsi pelayanan restoran dan juga kafe-kafe modern. Menurut anggota Fraksi PDIP ini, sebenarnya sentra PKL bisa menjadi daya tarik ketika dikelola dengan baik dan benar. “Sayangnya, di Surabaya, pengelolaan dan manajemen PKL amburadul dan terkesan keberadaanya pembangunanya dipaksakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, tetapi tidak mampu mengelelola dengan baik. Banyak sekali sentra-sentra PKL yang mangkrak dan tidak terurus,” cetusnya. (anto)