Surabaya (KN) – Pemkot Surabaya berencana menyewa delapan rumah bekas wisma di lokalisasi Dolly dan Jarak. Oleh Pemkot Surabaya, rumah itu akan digunakan untuk kegiatan pemerintahan. Namun rencana tersebut tidak mendapat dukungan dari dewan, yang meminta untuk mengkaji ulang rencana tersebut.
Sebab, Dengan anggaran Rp400 juta untu sewa rumah di lokalisasi tersebut, fungsi rumah bekas wisma itu masih belum jelas peruntukannya. Apalagi jika rumah-rumah itu terpisah, tentu tak bisa digunakan secara maksimal. Berbeda jika rumah itu berderet dalam satu gang dan fungsinya jelas, maka bisa membuat shock therapy bagi wisma di lingkungan tersebut.
Karena itu, Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana meminta agar Pemkot mengkaji lebih dalam lagi rencana itu. Jangan sampai, anggaran besar yang dikeluarkan, ternyata tak mampu mencapai tujuan dari Pemkot.
“Kita memang setuju dengan upaya pemkot menghapus praktek prostitusi secara perlahan. Selama ini sudah ada pembatasan izin, penyadaran dan pemulangan PSK ke daerah asalnya sampai melakukan penutupan wisma yang melanggar aturan, namun dengan menjadikannya perkantoran untuk aktifitas pemerintahan di rumah bekas wisma, harus dikaji ulang,” tandas Wishnu wardhana.
Anggaran sewa wisma itu sendiri berasal dari APBD. Karena itu Ketua DPRD Surabaya meminta agar dana itu digunakan seefektif mungkin dan jangan sampai penggunaan anggaran itu tak menghasilkan apa-apa. Yang dikhawatirkan, jika salah satu wisma disewa, ternyata mucikarinya pindah ke lokasi yang lebih strategis di lokasi sama dengan cara menyewa juga. Tentu saja upaya Pemkot itu tak menyelesaikan masalah, tapi memindahkan masalah baru. (anto/Jack)
Foto : Kawasan lokalosasi gang Dolly