Surabaya (KN) – Seluruh Fraksi di DPRD Provinsi Jawa Timur menyetujui Perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2013 menjadi Peraturan Daerah (Perda).Juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hj Sumiati, MM Senin (26/8/2013) mengatakan, Fraksi PDIP Jawa Timur setuju dengan adanya perubahan APBD Jatim 2013 menjadi Peraturan daerah (Perda). Namun kebijakannya atau programnya tetap dilakukan pengawasan.
“Dengan adanya kontrol dan pengawasan dari masing-masing SKPD diharapkan pelaksanaan anggaran APBD ini dapat berjalan dengan secara jujur, akutantabel, dan transparan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, ada catatan yang perlu diperhatikan oleh SKPD di Provinsi Jatim sebelum menjalankan perubahan APBD ini yaitu dari Dinas Kesehatan agar tetap mempertahankan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), karena program ini sangat membantu masyarakat miskin di Jatim. “Kami minta agar program ini dipertahankan,” ujarnya.
Maka itu ke depan pihaknya berharap kepada Dinas Kesehatan di Jatim lebih meningkatkan rawat inap di puskesmas, peningkatan kunjungan tenaga medis, terutama bidang kesehatan, peningkatan kinerja UPT Dinas Kesehatan di seluruh Provinsi Jatim yaitu UPT Materia Medica.
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, H.R.B Zainal Arifin mengatakan menyutujui dengan adanya perubahan APBD Provinsi Jatim 2013 menjadi Perda, namun Partai Golkar mengharapkan kepada pihak SKPD agar menaikan target pajak daerah dan retribusi daerah.
“Kami berharap penggunaan anggaran ini pada P–APBD dapat direalisasi secara bertanggungjawab untuk mencapai target yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip akutanbiltas publik dalam kerangka Good Financial Governance,” ujarnya
Pihaknya juga berharap kepada gubernur dalam perubahan APBD 2013 ini dapat memperbaiki kinerja SKPD, juga masalah kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi harus lebih diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Jatim, dan yang terakhir yaitu harus ada pembenahan di sektor infrastruktur jalan di Provinsi Jatim yang saat ini banyak yang mengalami kerusakan.
Sementara itu Juru Bicara Partai Demokrat , H. Kadri Kusuma mengatakan sangat menyetujui P-APBD Jatim 2013 menjadi Perda. Namun pihaknya berharap kepada SKPD harus lebih memahami program kerjanya atau piranti konstruksi pelaksanaan Pemprov Jatim dalam mengalokasikan serta menggunakan anggaran publik sesuai dengan peraturan perundang–undangan. (rif)
Foto : Gedung DPRD Jatim