Surabaya (KN) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim memberikan respon positif jika nantinya pemilihan Gubernur hampir pasti akan dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal itu dikarenakan, adanya draf Depdagri yang menegaskan jika eksekutif mendukung pemilihan Gubernur diserahkan ke legislatif. Selanjutnya, draf tersebut diserahkan ke DPR RI untuk mendapatkan persetujuan.
Anggota Komisi C DPRD Jatim, Suli Daim, di Surabaya, Selasa (25/10) mengatakan, dalam hal itu, pihaknya memberikan respon positif jika nantinya pemilihan Gubernur dilakukan di DPRD. Sebab, hal itu, untuk menghemat anggaran sekaligus dana yang sudah dicadangkan dalam APBD Jatim sebesar Rp 600 miliar dapat dialokasikan untuk penanganan kemiskinan.
“Bukan karena saya anggota dewan. Tapi melihat kepentingan yang lebih jauh seharusnya Pilgub dipilih oleh DPRD. Dengan begitu sisa anggaran yang ada, dapat dialihkan untuk pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Meski nantinya Pilgub ditetapkan dipilih DPRD, kata Suli Daim, bukan berarti posisi wakil rakyat akan tenang, justru sebaliknya, seluruh masyarakat akan memantau terus pada pelaksanaan pilgub, apakah sudah dilakukan secara fair dan tidak ada money politic. “Jujur saja, kerja DPRD semakin berat. Karena semua mata tertuju pada pemilihan Gubernur di DPRD. Tak menutup kemungkinan DPRD akan menjadi kritikan masyarakat saat Gubernur yang dipilih tidak berpihak kepada masyarakat,” katanya.
Untuk itu, pihaknya berharap permasalahan draf Pilgub dapat selesai akhir Desember 2011 ini. Hal ini sebagai upaya agar tidak terjadi tarik ulur antara eksekutif dan legislatif terkait penganggaran. Mengingat, jika Pilgub dilakukan pemilihan langsung, maka otomatis akan mempengaruhi APBD Jatim.
Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jatim, Nur Muyiddin mengaku jika Pilgub lebih elegan dilakukan secara langsung, Dengan begitu demokrasi dapat berjalan dengan baik. Namun konsekuensinya adalah alokasi anggaran yang disediakan harus besar dan ini tentunya akan mempengaruhi posisi anggaran pada program yang lain, misalnya pada pengentasan kemiskinan. Karenanya, jika Depdagri sudah memberikan sinyal agar Pilgub dipilih oleh DPRD, maka akan banyak anggaran yang dihemat.
“Yang pasti kami mendukung seluruh keputusan pemerintah. Karena setiap kebijakan pasti ada nilai plus dan minusya. Karenanya, kalau kemudian di lapangan muncul wacana Pilgub oleh DPRD itu sah-sah saja, meski sebenarnya pemilihan langsung masih diharapkan oleh masyarakat Jatim,” katanya. (rif)
Foto : Suli Daim