Surabaya (KN) – DPRD Jatim menilai program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) gagal. Pasalnya hingga saat ini program BPJS tersebut belum sampai menyentuh kepada masyarakat lapisan bawah khususnya masyarakat miskin (Maskin).Temuan gagalnya program BPJS ini setelah banyaknya pengaduan dari masyarakat yang masuk di Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jatim mencapai 153 pengaduan.
Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Gerindra, Muhammad Fawaid di DPRD Jatim, Kamis (18/9/2014) mengatakan, BPJS bisa dikatakan merupakan proyek gagal karena saat ini tidak semua masyarakat tercover oleh BPJS.
Hal ini dapat dilihat di masyarakat lapisan bawah khususnya di desa-desa, hampir seluruh masyarakat disana belum tercover oleh BPJS. Sebaliknya, hanya masyarakat perkotaan saja yang mendapatkan pelayanan ja,inan sosial tersebut.
‘’Jujur kalau mau turun ke bawah hampir di desa-desa tidak ada masyarakat miskin yang tercover dalam BPJS. Ini karena mereka kurang sosialisasi dan rata-rata BPJS justru diikuti oleh orang perkotaan dan mampu. Karena saya menilai proyek BPJS kurang mengena,” ujarnya.
Karena itu, ke depan pemerintah khususnya pengelola BPJS harus melakukan evaluasi terhadap kinerjanya sehingga masyarakat kurang mampu betul-betul bisa tercover. “Kami minta BPJS untuk segera melakukan sosialisasi lagi ke masyarakat miskin di Jatim, sehingga dengan sosialisasi ini semua masyarakat di Jatim bisa tercover BPJS,” ujarnya.
Sementara itu Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Golkar, Kodrat Sunyoto mengatakan, sejak dia menjadi anggota Komisi E DPRD Jatim hingga diangkat kembali menjadi Anggota DPRD Jatim periode 2014-2019 pelaksanaan BPJS semakin parah.
Buktinya, saat ini RSUD dr Soetomo yang sebelumnya menangani pasien maskin tiga ribu kini mencapai 5 ribu. Termasuk di RS Haji yang sebelumnya 800 pasien kini menjadi 1.200 pasien.
‘’Ini karena rumah sakit daerah mencari untungnya saja. Makanya ketika masyarakat miskin pengguna BPJS berobat langsung dirujuk ke RSUD dr Soetomo. (rif)