KORAN NUSANTARA
Headline indeks Jatim

DPRD Jatim Minta Pemprov Lakukan Koordinasi Dengan Pihak Pengusaha

ilustrasi-kelebihan muatanSurabaya (KN) – Guna menyelesaikan masalah kelebihan muatan pada kendaraan besar, Komisi D DPRD Jatim minta pemprov melakukan kerjasama atau koordinasi dengan pihak pengusaha. Hal ini dilontarkan setelah anggota Komisi D DPRD Jatim melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Jembatan timbang Singosari Malang beberapa waktu lalu.Anggota Komisi D DPRD Jatim, Irwan Setiawan di temui di DPRD Jatim, Senin (19/5/2014) sore mengatakan, hasil temuan sidak Komisi D saat ini yaitu masih banyak menemukan truk yang melebihi kapasitas muatan di beberapa jembatan timbang yang masih belum diatasi oleh pemerintah provinsi Jatim yaitu melalui dinas Perhubungan (Dishub) Jatim.

“Maka itu perlu dilakukan kerjasama antara pemerintah Provinsi Jatim dan para pengusaha di Jatim karena dengan kerjasama ini nanti dapat mengurangi kelebihan muatan pada kendaraan besar di Jatim,” ujarnya.

Ia menjelaskan, selama ini kecelakaan terjadi karena kendaraan pembawa muatan sering membawa muatan berlebih dan hal tersebut mengakibatkan jalan raya menjadi rusak . Selain faktor x lainnya seperti mengantuk dan kelelahan mengemudi juga dapat dikatakan faktor terjadinya kecelakaan. “Kerjasamaa antara dinas perhubungan dan LLAJ Jatim dan pengusaha lebih ditingkatkan lagi, dan di dinas perhubungan dan LLAJ Jatim juga punya data tentang pengusaha ekspedisi di Jatim,”ujarnya.

Bahkan pihaknya juga menyatakan dengan adanya peraturan atau perjanjian fakta integritas yang dicanangkan KPK dan Pemprov Jatim tentang jembatan timbang di Jatim belum bisa menindak tegas tentang kelebihan muatan terhadap kendaraan besar.

“Pakta Integritas di Jembatan timbang ini hanya bisa menghapus praktek pungli saja di jembatan timbang tapi tidak untuk menindak kelebihan muatan pada kendaraan besar yang lewat di jembatan timbang baik oleh pemerintah pusat, Provinsi Jatim dan pengusaha,” paparnya.

Karena itu, setelah melakukan sidak ini dan meminta pemerintah pusat kerjasama dengan pengusaha, pihak komisi D DPRD Jatim akan berkonsultasi juga ke pemerintah pusat atau mengkomunikasikan bagaimana menyelesaikan permasalahan kelebihan muatan untuk kendaraan besar tersebut.

Terkait dengan perkembangan jembatan timbang di Jatim sendiri terutama di Siongosari, ia mengatakan sejauh ini sudah bagus baik penindakan tilang juga cukup bagus mengalami peningkatan sampai 25 persen.

Ia mencontohkan, dimana dulunya, jembatan timbang hanya digunakan sebagai tempat mengontrol kendaraan yang kelebihan muatan. Kendaraan yang ketahuan membawa muatan berlebih selanjutnya muatan harus diturunkan dan akan dibawa oleh kendaraan lain yang tidak bermuatan lebih. “Cuma peran dan ketegasannya yang masih kurang, buktinya masih ada kendaraan dengan over muatan masih lolos di jalanan,” ujarnya. (rif)

Related posts

Pemprov Jatim Kembali Terima Bantuan dari Kemensos

kornus

Lewat WhatsApp dan Line, Soal dan Kunci Jawaban USBN SMA Bocor

redaksi

Walikota Surabaya Buka Musrenbang Tingkat Kota untuk RKPD Tahun 2020

kornus