Surabaya (KN) – Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim minta Pemprov Jatim melakukan pembenahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim periode 2009 – 2014, khususnya di sektor pertanian dan kemiskinan.Sekertaris Daerah Provinsi (Sekda) Jawa Timur Dr H Rasiyo mewakili Gubernur Jawa Timur membacakan jawaban dari pihak Eksekutif di DPRD Jatim, Senin (30/9/2013) mengatakan, semua pertanyaan, imbauan, harapan, saran, maupun permintaan telah dipelajari secara seksama berdasarkan instrumen-instrumen yang telah disepakati agar memenuhi kaidah-kaidah yuridis maupun subtantif, serta dengan norma adminsitrasi penyelenggaraan Pemda.
Ia menjelaskan, yang pertama terkait masalah pertanian yang disampaikan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), PDIP dan PKB. Pertumbuhan pertanian hendaknya dimaknai dalam berbagai konteks, artinya untuk konteks pendapatan rumah tangga petani jelas kurang relavan, karena Pemerintah Provinsi Jatim telah mengkontruksikan pembangunan sektor pertanian tidak hanya difokuskan pada On Farm yang berukuran kinerja pada sektor pertanian, namun juga difokuskan pada Off Farm pada (pasca panen) untuk peningkatan nilai tambah yang berukuruan kinerja pada sektor industri pengelolahan.
“Kami sependapat bahwa interpretasi terhadap pertumbuhan dilihat dalam berbagai dimensi, dan ke depannya percepatan kinerja perlu terus dioptimalkan agar sektor pertanian dapat menjadi sektor pijakan kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, dalam meningkatkan kesejahteraan pertanian di Jatim Pemprov Jatim memberikan berbagai bantuan stimulan untuk meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan yaitu mulai lantai jemur, rice milling unit (RMU), alat pengepung jagung, alat pembuatan susu kedelai, dan peralatan pengelolahan tanaman pangan dan hortikultura.
Sementara itu terkait kinerja ekonomi kerakyatan yang dipertanyakan oleh Fraksi Hanura Damai pihak Pemprov Jatim saat kinerja di bidang ekonomi sejak 2009 mengalami percepatan dari 5,01 persen, menjadi 7,27 persen pada 2012. Dimana kinerja ini pertumbuhan ekonomi Jatim mampu memberikan konstribusi sebesar 14,89 persen pada ekonomi nasional.
Dimana pada pertumbuhan ekonomi ini Pemprov Jatim telah membantu masyarakat miskin melalui program UMKM, pelaku usaha mandiri, dan koperasi wanita di pedesaan. “Maka itu ke depan upaya Pemprov Jatim dalam mengembangkan dan memberdayakan UMKM terus dilakukan secara berkelanjutan di antaranya melalui peran klinik UMKM, perluasan akses pemasaran, serta fasiltas pameran produk Jatim akan dipamerkan ke luar provinsi,” ujarnya.
Sedangkan untuk tingkat penganguran di Jawa Timur pemerintah telah melakukan beberapa program yaitu penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di sektor formal lebih tinggi daripada penempatan TKI informal, yang kedua pengurangan TKI Ilegal, yang ketiga penggunaan remitasi TKI sebagai modal produktif melalui pengembangan koperasi TKI, serta dampingan keuangan untuk TKI dan keluarganya, yang keempat Pemprov Jatim telah melakukan kerjasama dengan lembaga baik itu dinas, kab/kota, KBRI, Kemenakertrans, BNP2TKI, dan Stakeholder terkait untuk meningkatkan pelayanan, penempatan dan perlindungan TKI. (rif)
Foto : Sekdaprov Jatim, Rasiyo