Surabaya (KN) – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota DPRD Jatim, meminta pemerintah pusat segera menyusun peraturan menteri dalam negeri atau menurunkan peraturan sebagai petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan PP nomer 18 tahun 2017 tentang hak keuangan Dan Administrarif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Pansus Raperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota DPRD Jatim, Aliyadi dirapat paripurna DPRD Jatim, Jumat (14/7/2017).Lebih lanjut dijelaskan, masukan kedua yaitu DPRD Jatim telah menyampaikan kepada menteri dalam negeri yang berbunyi kalimat dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. Dimana kalimat tersebut dimungkinkan menjadi debatabel, sehingga untuk menyamakan persepsi agar tidak menimbulkan permalahan dikemudian hari diharapkan permendagri nanti ada penjelasan yang pasti terhadap PP 18 tahun 2017.
“Apabila peraturan ini keluar dari pemerintah pusat dan disetujui menjadi peraturan daerah, maka segera ditetapkan peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaanya,”ujarnya.
Anggota DPRD Jatim lainnya, Agus Dono Wibawanto mengatakan, tentang keuangan DPRD Jatim dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu dicabut.
Menurutnya, Raperda demikian harus mampu menjadi pijakan hukum untuk kepentingan dan kesejahteraan sosial warga Jawa Timur sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. “Fraksi Partai Demokrat perlu mendapatkan penjelasan dari inisiator berkenaan adanya kesan publik dengan pengajuan Raperda ini, bahwa Dewan dinilai sangat berorientasi pada kepentingannya sendiri, di tengah-tengah situasi DPRD Jatim yang dalam sorotan masyarakat,” ujar Agus Dono. (rif)