Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Anggota DPRD Jatim, Anik Maslacha di DPRD Jatim, Rabu (11/10/2017) pagi mengatakan, saat serap aspirasi (Reses) DPRD Jatim beberapa waktu lalu para guru dan masyarakat di Sidoarjo mengeluhkan belum cairnya dana BOS lanjutan untuk sekolah MI.“Banyak persoalan yang dikeluhkan masyarakat, salah satu yang penting adalah pencairan dana BOS untuk MI yang hanya 40 persen, akibatnya menghambat proses KBM (kegiatan belajar mengajar, red) bagi para siswa dan itu pasti berimplikasi pada output siswa didik, bahkan bisa berakibat menurunnya prestasi siswa,” ungkapnya.
Ia menyampaikan, sebenarnya perwakilan dari kepala sekolah dan lembaga ma’arif dari Sidoarjo dan beberapa daerah lainya sudah mengadu ke DPR RI untuk meminta fasilitasi persoalan tersebut, tapi hingga kini belum ada kepastian. “Saya mengharap pemerintah pusat peka terhadap kondisi ini dan segera mencairkan kekurangannya karena pada hakekatnya alokasi keuangan sudah tercover di APBN,” ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan Anggota DPRD Jatim Abdul Halim, bahwa pencairan dana BOS untuk MI sering terlambat. Padahal, proses belajar mengajar berlangsung setiap hari. Artinya, sekolah sangat membutuhkan bantuan pemerintah pusat untuk peningkatan kualitas siswa khususnya di MI.
“Memang saya sering mendapat keluhan terkait dana BOS MI. Seharusnya sudah tidak ada lagi ada dikotomi antara sekolah negeri dan swasta. Mengingat pendidikan adalah urusan wajib, maka pemerintah harus memberikan support maksimal,” harapnya. (KN04)