Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim 2019-2024, meminta kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk membuat kebijakan atau aplikasi yang menguntungkan dan berpihak bagi petani di Jatim. Seperti di Provinsi Bali dimana di Bali Gubernur yaitu memerintahkan pihak restoran dan hotel bisa membeli produk petani disana.Optimalisasi dan aplikasi kebijakan pro kaum petani itu baru saja dibahas secara mendalam oleh panitia khusus (Pansus) DPRD Jatim tentang RPJMD Jatim 2019-2024 dengan mencari masukan langsung ke Pemprov Bali pada 1-2 April lalu.
Ketua Pansus RPJMD, Ahmad Hadinuddin dikonfirmasi di DPRD Jatim, Senin (8/4/2019) mengatakan, kebijakan Pemprov Jatim terhadap kaum petani itu harus ada aplikasi yang bisa dirasakkan manfaatnya oleh petani. Pasalnya, sektor pertanian Jatim hingga saat ini masih lemah sehingga sumbangsih terhadap PDRB tak lebih dari 13 persen padahal sektor ini melibatkkan 32 persen penduduk Jatim.
Sektor pertanian, lanjut politisi Gerindra ini, juga menjadi penyumbang kemiskinan terbesar di Jatim khususnya di wilayah pedesaan. Diharapkan dengan adanya kebijakan pro pertanian ini angka kemiskinan di pedesaan bisa turun karena tingkat kesejahteraan petani bisa meningkat secara signifikan.
Berharap Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meniru kebijakan Pemprov Bali yang melindungi petani kecil. Menurut dia, kebijakan Pemprov Bali yang berperan besar dalam bidang pertanian perlu diaplikasikan, agar petani di Jatim sejahtera.
“Kami kira Gubernur Khofifah bisa meniru kebijakan Gubernur Bali dalam memberikan perlindungan terhadap petani lokal, dengan cara mewajibkan restoran dan hotel untuk membeli produk pertanian lokal,” ujar Ahmad Hadinuddin.
Selain masalah perlindungan petani, delapan orang anggota Pansus RPJMD DPRD Jatim yang berkunjung ke Bali juga mendapat banyak masukan terkait pengelolaan pariwsita dan perlindungan terhadap budaya lokal. “Pengembangan pariwisata itu berkaitan erat dengan potensi sumber daya alam dan budaya, jika kedua faktor itu benar-benar diperhatinan, niscaya pariwisata di Jatim bakal lebih maju,” terang Ahmad Hadinuddin yang anggota Komisi D DPRD Jatim.
Keberpihakan kepada petani itu, kata Hadinudin, akan memuluskan regenarasi para petani. Karena itu, Pemprov Jatim secepatnya harus memasukkan kebijakan-kebijakan itu di dalam RPJMD Jatim 5 tahun kedepan.
“Mereka melakukan terobosan mulai dari pembenian, pengelolaan lahan dan lain sebagainya sampai kemudian pendistribusain hasil pertanian itu yang difasilitasi dan dibuatkan Pergub dan dikuatkan dengan Perwali/Perbup,” jelasnya.
Diakui Hadinuddin, kondisi pertanian Jatim sangat memprihatinkan karena Pemprov Jatim kurang maksimal membantu para petani. Dia mencontohkan, ketika masa panen tiba, harga-harga pertanian cenderung jatuh sehingga biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diharapkan tak sebanding.
Disamping itu, para tengkulak juga mencekik para petani sehingga mereka terpaksa menjual hasil panen dengan harga murah. Bahkkan kebijakan import bebas semakin menjadi ancaman produk pertanian lokal. “Contohnya ketika panen buah naga dan harga jatuh mana peran pemerintah. Yang digembar-gemborkan kan kredit pertanian hingga ansuransi, tapi mana buktinya mereka tetap bergantung pada tengkulak,” ujarnya
Dampak lainya, generasi muda enggan menjadi petani karena dianggap kurang menjanjikan. Akibatnya lahan pertanian banyak yang menyusut lantaran dijual dan beralih fungsi menjadi industri dan pemukiman.
“Food is weapon (makanan adalah senjata) dalam menghadapi persaingan global. Jika tidak dimulai dari sekarang maka daya saing Jatim dan Indonesia akan semakin berat,” pungkasnya. (KN04)
Foto