Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anik Maslachah mendorong Pemprov Jatim agar penanganan pandemi Covid-19 tak hanya fokus pada sektor kesehatan. Namun, dioptimalkan mulai dari hulu, tingkat desa/kelurahan hingga RT dengan berpedoman kepada sosiologi masyarakat.
“Jadi kebijakan pemerintah pusat, provinsi untuk sampai kabupaten/kota sampai dengan desa ini ada formulasi yang lebih humanis yang mengarah kepada sosiologi masyarakat,” kata Anik Maslachah di Gedung DPRD Jatim, Kamis (5/8/2021).
Pernyataan Pimpinan DPRD Jatim tersebut, menanggapi terkait draft perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur. Perubahan RPJMD Jatim ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta kondisi eksisting saat ini.
Dia berharap, masyarakat tak lagi merasa ketakutan dengan adanya formulasi penanganan pandemi yang berpedoman pada sosiologi. Sebab menurutnya, selama ini masyarakat ketakutan dengan pola penanganan pandemi yang diterapkan.
“Sehingga tidak pula masyarakat ditakuti, masyarakat disekat-sekat, masyarakat diberikan sanksi, tetapi tidak menyelesaikan masalah,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Apalagi, kata Anik, penanganan pandemi yang dilakukan, tidak berdampak pada turunnya kasus. Pola penanganan pandemi yang diterapkan Pemprov Jatim dinilainya justru berimbas pada turunnya ekonomi masyarakat.
“Tidak menyelesaikan positivity rate untuk menjadi turun, malah justru positivity rate meningkat. Mortality rate atau kematian menjadi meningkat, ekonomi semakin ambruk. Nah, ini perlu di RPJMD juga diformulasikan,” tandasnya. (KN01)
