Jakarta, mediakorannusantara.com – Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP RI) menilai bahwa pengesahan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berpihak pada perempuan menjadi Undang-Undang merupakan bukti nyata eksistensi dan peran aktif perempuan di DPR RI.
Sekretaris Jenderal KPP RI, Sarifah Ainun Jariyah, menyampaikan hal tersebut dalam peringatan Hari Kartini 2026 di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (21/04/2026).
“Ini bukti bahwa peran perempuan cukup signifikan. Jadi, perempuan hadir di parlemen bukan hanya sebagai pelengkap, tapi bagian dari pengambil kebijakan,” kata Sarifah Ainun Jariyah.
Sarifah menjelaskan bahwa saat ini perempuan tidak hanya berperan di ranah domestik, melainkan juga aktif dalam mendorong kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama kaum perempuan.
Anggota Komisi I DPR RI tersebut memaparkan beberapa regulasi pro perempuan yang telah disahkan, mulai dari UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) hingga UU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
Ia berpendapat bahwa pengesahan UU PPRT yang bertepatan dengan peringatan Hari Kartini merupakan hadiah sekaligus simbol keberpihakan negara terhadap pekerja, khususnya perempuan.
“Ini membuktikan bahwa kami di parlemen perempuan hadir untuk perempuan seluruh Indonesia,” kata Sarifah.
Sebelumnya pada 2022, DPR RI telah menyetujui RUU TPKS untuk disahkan menjadi Undang-Undang sebagai komitmen negara dan kado pada momen Hari Kartini tahun tersebut.
Tepat pada Selasa ini, DPR RI kembali mengambil langkah besar dengan menyetujui RUU PPRT untuk disahkan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, mengungkapkan bahwa pengesahan UU PPRT ini dilakukan setelah melalui proses pembahasan panjang selama dua dekade.
“Kiranya RUU PPRT menjaga api pemberdayaan Kartini menjadi pelita perlindungan bagi seluruh pekerja rumah tangga. Habis gelap terbitlah terang,” kata Bob dalam laporannya.(wa/ar)