Surabaya (KN) – DPC Partai Demokrat Surabaya menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan (Lpj) dana bantuan politik (Banpol) 2012 kepada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol Linmas) Pemkot Surabaya.Menurut Wakil Bandahara DPC Partai Demokrat Surabaya , Moch. Machmud, Lpj dana banpol untuk Partai Demokrat Surabaya sudah selesai dikerjakan, dan sudah siap diserahkan. Hanya saja, sampai sekarang masih belum diserahkan ke Pemkot Surabaya. “Semua (Lpj keuangan dana banpol 2012) sudah kamia konsultasikan dengan tim, dan tidak ada persoalan. Ya, kami tinggal serahkan saja ke Pemkot,”ujarnya.
Soal Lpj keuangan semua parpol penerima dana banpol bakal diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Machmud yang juga Ketua Komisi B DPRD Surabaya ini mengaku, jika partainya tidak takut diaudit BPK karena memang tidak ada persoalan. Dana banpol tersebut, semua digunakan sesuai aturan. “Jadi, enggak masalah diaudit BPK karena semua kita gunaka sesuai aturan yang ada,”tandasnya.
Dari 10 parpol yang menerima bantuan dana banpol (Partai Demokrat, PDIP, PKS, PKB, Partai Golkar, PDIP, Gerindra, PAN, PKNU, PPP), Partai Demokrat yang memiliki 16 kursi di DPRD Surabaya memang mendapat dana banpol paling besar, yakni sekitar Rp 240 juta.
Sebelumnya, Kepala Bakesbangpol Linmas Surabaya Soemarno memberikan deadline (batas waktu) kepada parpol penerima bantuan dana banpol untuk segera menyerahkan Lpj keuangan, mengingat TA 2012 bakal habis. Paling lambat akhir Januari 2013, semua Lpj keuangan ke-10 parpol itu sudah diserahkan ke Bakesbang Linmas Pemkot Surabaya. “ Jadi, penyerahan Lpj keuangan itu lebih cepat lebih baik. Apalagi, parpol-parpol sudah kita beri surat edaran (SE),” ungkap Soemarno.
Ia menjelaskan, setelah Lpj keuangan itu diserahkan dan diuadit oleh BPK, maka parpol-parpol itu sudah bisa mengajukan pencairan kembali untuk dana banpol 2013. “Jika semua lancar, sekitar bulan Pebruari atau April dana banpol 2013 sudah bisa dicairkan,” tuturnya.
Soal besarnya dana banpol? Soemarno menegaskan, masing-masing parpol jumlahnya memang berbeda. Semua tergantung jumlah suara yang dimiliki parpol yang duduk di dewan. Satu suara dihargai Rp 269. “Jadi masing-masing parpol tidak sama jumlahnya. Demokrat yang paling tinggi, sedang PKNU dan PPP paling sedikit,” jelasnya. (anto)