Surabaya (KN) – Keberadaan rumah susun sewa sederhana (Rusunawa) di Kota Surabaya, lumayan banyak dan tersebar di beberapa kawasan. Rusunawa itu disediakan memang untuk masyarakat kelas bawah, khususnya bagi warga Surabaya yang tak mampu membeli rumah.Namun masih saja ada penyimpangan terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana milik Pemkot Surabaya tersebut. Untuk itulah, Wakil Ketua DPRD Surabaya H Darmawan meminta Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya untuk mengevaluasi penghuni Rusunawa di kota ini.
Kepada wartawan, Aden sapaan politikus Partai Gerindra ini mengatakan, tidak semua penghuni Rusunawa di Surabaya adalah murni orang yang tak mampu. Artinya, ada pengalihan pemanfaatan Rusunawa dari penyewa pertama untuk dilimpahkan ke penyewa lain. Dari situ, penyewa yang namanya terdaftar sebagai warga yang berhak menghuni Rusunawa, mendapat keuntungan sendiri.
”Ada juga yang memang dimainkan oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan dari penghuni Rusunawa. Rusunawa itu tak diberikan kepada warga yang berhak menempatinya, namun oknum itu ‘menjualnya’kepada warga lain. Ini bisa jadi bisnis oknum yang mengurusi Rusunawa tersebut,”tegas Aden, Senin (25/4/2017) kemarin.
Dia pun meminta Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah harus turun langsung untuk membenahi hal tersebut. Dinas tersebut bisa melakukan pendataan penghuni Rusunawa, jika ditemukan ada penyimpangan, maka harus ada tindakan tegas. Warga yang tak berhak menempati Rusunawa dan warga yang tak terdaftar namun mendapat jatah tempat, harus dikeluarkan dari Rusunawa tersebut.
“Kalau sudah didata ulang dan dievaluasi, maka akan terbukti warga mana saja yang bukan penghuni aslinya,”ungkap Aden. (Jack)