Surabaya (KN) – Kios Pelayanan Publik yang diluncurkan Walikota Surabaya Tri Rismaharini beberapa waktu lalu, diklaim mampu melayani masyarakat dengan baik. Namun nyatanya kios layanan yang ada di kantor kelurahan dan kecamatan itu tak berfungsi sesuai harapan.Dari penelusuran secara acak Koran ini di beberapa kelurahan dan kecamatan, diantaranya Kelurahan Kedungbaruk, Kelurahan panjang Jiwo dan Kecamatan Rungkut Kios layanan Publik tersebut hanya sebatas pajangan karena tidak berfungsi normal seperti yang diharapkan, seperti scanner tak berfungsi dan akses internet e-Kios juga ngadat. Sehingga peralatan yang digembar gemborkan canggil dan mempermudah pelayanan masyarakat itu tak diminati masyarakat.
“ warga yang mengurus surat akte kematian dan akte lkelahiran lebih memilih proses melalui manual,” kata salah seorang petugas di salah satu kelurahan, Selasa (24/2/2015).
Petugas PNS kelurahan tersebut juga menunjukan surat pengaduan tidak berfungsinya scanner dan ngadatnya akses internet Kios Pelayanan Publik tersebut yang akan dikirimkan ke Dinas Kominfo Kota Surabaya.
Padahal, targetnya melalui Kios Payanan Publik yang sempat dipamerkan kepada Mendagri saat berkunjung ke Balai kota beberapa waktu lalu,, untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi program surabaya single windows (SSW).Namun karena kios ini tak berfungsi alias mangkrak akhirnya tujuan baik itu tak jalan sesuai yang diharapkan.
Beberapa hari sebelumnya, hal ini pun mendapat sorotan dari Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jatim. KPP Jatim menemukan Kios Pelayanan Publik tersebut yang tak berfungsi di salah satu kelurahan dan kecamatan di Surabaya.
Menurut salah satu komisioner KPP Jatim Nuning Rodiyah, saat pihaknya melakukan sidak mendapati ada beberapa alat di kantor kecamatan Kios Pelayanan Publik yang rusak. Seperti touch screen, scanner, dan printer dalam kondisi mati bahkan ditutupi dengan bekas banner. Saat komisioner KPP mengunjungi Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Tenggilisw Mejoyo dan Kelurahan Ploso. Kasusnya sama, Kios Pelayanan Publik di tempat tersebut juga tak difungikan.
Bagi KPP, kios pelayanan publik itu merupakan kerja inovatif yang tak optimal. Harapan KPP, peralatan kios pelayanan itu bisa berfungsi dengan baik sehingga kebutuhan masyarakat bisa terlayani. Artinya, Pemkot Surabaya belum siap melayani warganya.
Padahal pengadaan peralatan dan akses internet Kios Pelayanan Pubik itu dibiayai dana APBD dari dua SKPD Pemkot Surabaya yakni Dinas Kominfo dan Bagian Perlengkapan itu nilainya miliara rupiah. ini yang patut dipertanyakan. Apakah pengadaan peralatan tersebut sesuai sepesifikasi teknik atau tidak, kemudian siapa rekanan pemenang lelangnya? (anto)