Surabaya (KN)- Mencuatnya Rumor Pejabat Mau Mundur Rame-Rame Terus Berkembang?. Ditahun pertama kepemimpinan Walikota Tri Rismaharini diprediksikan bakal mengalami goncangan seri kedua yang lebih dahsyat dibanding pemakdzulan dari anggota DPRD Surabaya beberapa waktu lalu, yang akhirnya bisa dilaluinya walau dengan proses tertatih-tatih.
Goncangan part kedua tersebut berupa “krisis kepemimpinan” di masing-masing SKPD (Satuan Kerja perangkat Daerah). Kabarnya banyak yang akan mengundurkan diri dari jabatanya secara beramai-ramai akibat tidak merasa nyaman dengan gaya kepemimpinan walikotanya. Sementara pejabat yang dijadikan sebagai penggantinya juga dikabarkan akan menolak duduk di singgasana pimpinan SKPD tersebut
Setidaknya suara yang santer mencuat ke permukaan di jajaran birokrat terbasah di negeri ini, sejumlah pejabat yang akan mengundurkan diri diantaranya Sekkota Sukamto Hadi dan Asisten Pembangunan Muhlasudin yang terkena kasus gratiftkasi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Suhartoyo, Kepala Badan Lingkungan Hidup Togar Silaban, Kepala Disperindag Endang Caturahwani dan Kepala Badan pengawas Imam Sugondo. Mereka mundur dengan alasan minta pensiun dini dan pindah ke Pemprov atau pemerintah pusat agar kerjanya lebih nyaman.
Sedangkan Direktur jajaran Perusahaan Daerah, Dirut PDAM Ir.Selim dan Dirut PD Pasar Surya Sutjipto juga dikabarkan bakal mundur dari jabatanya. Namun pengunduran diri para Dirut BUMD Pemkot tersebut apakah akan diikuti oleh para direktur yang lainnya, hingga sekarang belum ada rumor yang pasti. Hanya saja mereka mundur juga dengan alasan yang sama, yakni akibat kurang bisa menyesuaikan dengan gaya kepemimpinan Walikotanya.
Secara umum, info yang beredar ketidak cocokan gaya kepemimpinan mereka dengan Watikota tersebut berkaitan dengan pola kepemimpinan “pencitraan” yang diterapkan oleh Walikota Risma. Padahal pola pencitraan itu kadang ada bagusnya untuk dirinya, tapi banyak susahnya untuk orang lain, semisal “kamu boleh salah tapi saya harus tetap baik dimata rakyat surabaya”, Padahal di pemerintahan tersebut sudah ada stradar program, tugas pokok dan fungsii serta etikanya. Kalau semuanya diukur dengan agar citranya baik, maka untuk meneutupi citra tersebut harus bersusah payah, bahkan menabrak hukumpun mungkin boleh dilakukan. “Ini yang kami tidak bisa mengikuti style atau gaya Bu Walikota'” kata salah seorang diantaranya yang tak mau disebutkan namanya kepada Koran ini.
Selain itu yang paling menyakitkan, ada indikasi “pembersihan” kubu BDH, padahal sebagai birokrat tersebut bukanlah loyal kepada orang per-orang Walikoitanya, melainkan harus loyal kepada pemerintah dan masyarakat.
Namun info lain yang berkembang, para pejabat yang berniat mundur tersebut berbeda-beda alasannya dan latar belakang persoalannya. Diantara alasan mereka, ada yang disebabkan karena merasa tidak mendapatkan dukungan moril ketika ditimpa musibah kasus dugaan penyimpangan yang berakhir dengan kasus korupsi, namun ada yang disebabkan karena komunikasi tidak jalan dengan Walikotanya tanpa alasan yang jelas, tapi ada pula yang masalah pribadi dan etika dikaitkan dengan persoalan pekerjaan dan jabatan, serta ada pula karena tekanan yang berat dengan ancaman jabatan dilengser.
Namun secara general diduga ada yang error dalam melakukan komunikasi, sehingga para pimpinan SKPD saat ini sepertinya serba salah tingkah, akibatnya tidak ada kenyamanan dalam menjalankan pekerjaan sebagai birokrat. Belum lagi diduga terlampau dominannya factor External sebagai penentu kebijakan Walikota, sehingga menekan bawahan. Diduga para pemangku jabatan itu seakan menjadi tidak pernah tenang dalam menjalankan pekerjaan.
Sementara dari jajaran BUMD disebutkan, mereka mau mundur karena sulitnya melakukan komunikasi untuk mendapatkan persetujuan atas keglatan pengembangan BUMD yang dipimpinaya, sehingga dapat menimbulkan kevakuman program kerja. Jika ini dibiarkan berlarut, maka para direksi yang akan terkena getahnya, disebabkan seakan tidak memiliki kemajuan dalam menjalankan perusahaan, apalagi di PD Pasar Surya sudah terbuka lebar di media massa tentang perbedaan pendapatnya dengan Walikota soal pesangon direksi lama.(red)