Surabaya (KN) – Penertiban pedagang dan stan Pasar Keputran beberapa waktu lalu mendapat sorotan anggota DPRD Surabaya. Pasalnya, penertiban di pasar induk sayur terbesar di Kota Pahlawan itu ternyata tanpa disertai kepastian jadwal revitalisasi.Anggota Komisi C DPRD Surabaya Moch Machmud mengatakan, ketidakjelasan pembenahan Pasar Keputran itu menunjukkan pemkot tidak matang dalam perencanaan pembangunan.
Langkah menertibkan pedagang, kemudian disusul wacana dan rencana pembangunan, ungkap dia, sudah berulang kali dilakukan pemkot. “Seharusnya rencana dulu dimatangkan, baru ada penertiban. Penertiban sendiri juga menggunakan anggaran,” kata Machmud, Minggu (22/5/2016).
Padahal, tambah Machmud, pedagang menaruh harapan besar pada pemkot terkait revitalisasi pasar. Kalau rencana pembangunan masih tidak jelas, sebutnya, yang jadi korban tetap pedagang.
Mantan Ketua DPRD Surabaya ini juga menilai pemkot lemah dalam perencanaan penggunaan anggaran. Dalam menyusun rencana, jelas Machmud, harus disesuaikan dengan anggaran. “Tidak antar-SKPD jalan sendiri-sendiri menyikapi masalah. Satpol PP menertibkan pedagang, tapi SKPD lain tidak segera menyikapi revitalisasi,” ujarnya.
Anggota Komisi B DPRD Surabaya Ahmad Zakaria pun mengaku kecewa. Sebab, rencana revitalisasi Pasar Keputran sudah cukup lama. Bahkan, DPRD Surabaya juga sudah mengalokasikan anggaran Rp 1,9 miliar untuk perbaikan pasar itu.
“Kalau seperti ini, rencana baik justru menjadi buruk. Mau nunggu apa lagi sehingga revitalisasi ditunda-tunda terus. Kami khawatir, jangan-jangan Pemkot Surabaya ini tidak punya konsep jelas sehingga program yang sudah jelas anggarannya malah ditunda terus,” katanya.
Sesuai rencana, proyek revitalisasi Pasar Keputran awal Mei lalu. Namun, karena alasan kesiapan, program itu ditunda sampai akhir Mei ini. (anto)