Surabaya (KN) – Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Sachiroel Alim anwar memprediksi pembangunan frontage Road (FR) sisi barat Jl Achmad Yani tidak akan selesai tepat waktu. Itu setelah komisinya beberapa saat lalu melakukan konsultasi dengan Kementerian PU di Jakarta.Sachiroel Alim menyebutkan, sesuai penjelasan Kementerian PU tahun 2014 ada devisit anggaran sebesar Rp 22 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP). Ia khwatir penurunan anggaran tersebut akan berimplikasi pada kelanjutan pembangunan FR sisi barat. “Tahun ini mestinya ada anggaran dari pusat untuk kelanjutan pembangunan FR sisi barat,” sebut Sachiroel Alim Anwar, Kamis (12/6/2014).
Menurut Alim, utnuk pembangunan FR sisi Barat semstinya pemerintah kota menerima bantuan Rp 20 miliar. Namun dengan adanya devisit ini, khawatir bantuan yang diharapkan tidak bisa turun. “kalau proyeknya sudah dilelang kemungkinan akan didegradasi. Kalau sampai dihapus saya kurang tahu,” kata legislator asal Partai Demokrat (PD) ini.
Sebelumnya, anggota Komisi C lainnya Agus Sudarsono mendesak agar pembangunan FR sisi barat harus segera dituntaskan. Persoalan pembebasan lahan juga diharapkan tidak seruwet frontage sisi timur. Apalagi FR sisi timur hingga sekarang belum tuntas. Misalnya, di depan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel.
“Saya minta, pemkot bersikap tegas terkait dengan keberadaan lahan dan bangunan di FR sisi barat. Sebab, untuk FR di kawasan tersebut akan dilebarkan antara 15-20 meter. Pelebaran ini di mulai dari Bundaran Waru hingga Terminal Joyoboyo,” kata Alim.
Anggota Komisi C Agus Sudarsono menyatakan, pembangunan FR sisi barat sebenarnya sudah cukup mendesak. Mengingat semakin bertmabhanya kendaraan yang lewat di jalan A. Yani. Terutama bagi pengendara yang berasal dari luar surabaya seperti Sidoarjo dan Pasuruan. “Coba dilihat sekarang. Pasti ketika jam-jam sibut kawasan tersebut macet total,” ungkapnya.
Menurut Agus, untuk mempercepat proses pembangunan FR sisi barat dibutuhkan pemahaman yang sama antara pemilik lahan baik swasta maupun pemerintah. (anto)