Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi Program Jatim Cerdas di SMAN 2 Ngawi, Jatim, Selasa (26/3/2024).
Ngawi (mediakorannusantara.com) – Komisi E DPRD Jawa Timur mengingatkan Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jatim agar mengantisipasi terkait dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sebab, setiap tahunnya, persoalan zonasi PPDB ini selalu menjadi permasalahan bersama.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, di sela melakukan kunjungan kerja dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi Program Jatim Cerdas di SMAN 2 Ngawi, Jatim, Selasa (26/3/2024).
“Alhamdulillah pantauan kami hari ini program Jatim Cerdas maupun persiapan PPDB berjalan dengan baik. Namun yang harus diantisipasi, khususnya PPDB ini, aturan bakunya akan ada sedikit banyak perubahan. Itu yang akan kita antisipasi,” kata Deni Wicaksono.
Deni menjelaskan bahwa aturan zonasi PPDB saat ini sifatnya masih belum baku. Apakah basis zonasi PPDB tahun ini berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik, kelurahan atau kecamatan.
“Itu masih menjadi pembahasan kita. Karena memang, secara kesiapan, zonasi ini, boleh dikatakan mohon maaf, bisa dikatakan belum siap betul. Karena tidak seluruh kecamatan ada sekolah,” ujar dia.
Karena itu, dia berpandangan bahwa perlu adanya solusi yang solutif, khususnya bagi para pelajar yang tinggal di wilayah kecamatan yang tidak ada SMA/SMK Negeri. “Nah, ini kan perlu solusi juga yang selama ini seringkali menjadi permasalahan bersama,” ucapnya.
“Jadi, Insyaallah kami juga segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi untuk mengantisipasi hal-hal tersebut,” tambahnya.
Selain zonasi PPDB, permasalahan lain yang muncul dari hasil evaluasi pada tahun sebelumnya adalah terkait seragam sekolah. Karenanya, Deni menyatakan bahwa Komisi E juga meminta Dindik Jatim ke depan untuk mengantisipasi persoalan tersebut.
“(Seragam) aturannya sudah baku, tapi kadang mohon maaf, ada kreativitas-kreativitas di masing-masing wilayah, dan ini agak sulitnya bahwa kami mencoba bertindak tegas ternyata juga ada kesepakatan di antara orang tua, komite dan lain-lain,” tegasnya.
“Maka kita akan melihat lebih dalam lagi, terkait khususnya seragam ini agar tidak ada yang dirugikan,” tutupnya. (KN01)