Surabaya (mediakorannusantara.com) – Fraksi Partai NasDem (F-NasDem) DPRD Jawa Timur menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Dalam pandangannya, F-NasDem menilai sebagian besar indikator kinerja menunjukkan capaian positif, meski tetap memerlukan pendalaman dan evaluasi lebih lanjut.
Juru Bicara Fraksi Partai NasDem DPRD Jawa Timur, Agus Wahyudi, mengatakan pihaknya mencermati delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dimana mayoritas indikator tersebut telah menunjukkan capaian yang cukup baik.
“Kami mencermati bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyampaikan capaian atas 8 Indikator Kinerja Utama dimana sebagian besar menunjukkan capaian yang cukup baik,” ujar Agus Wahyudi dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Kamis (9/4/2026).
Ia menjelaskan, dari delapan indikator tersebut, lima di antaranya berhasil melampaui target, yaitu pertumbuhan ekonomi, indeks gini, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks kesalehan sosial. Selain itu, satu indikator memenuhi target yakni tingkat kemiskinan, sementara satu indikator lainnya, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, masih belum mencapai target yang ditetapkan.
Meski demikian, Fraksi NasDem memberikan apresiasi atas capaian tersebut sekaligus mengingatkan bahwa indikator makro tidak boleh dimaknai secara sederhana tanpa melihat distribusi manfaat yang dirasakan masyarakat secara luas.
“Atas capaian tersebut, Fraksi kami memberikan penghargaan. Namun demikian, kami menegaskan bahwa keberhasilan indikator makro tidak boleh dimaknai secara simplistik,” kata Agus.
Ia mencontohkan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33 persen yang dinilai perlu ditelaah lebih dalam, khususnya dalam melihat sejauh mana pemerataan manfaat ekonomi benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan sektor informal.
“Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33 persen. Misalnya, harus dibaca lebih dalam melalui perspektif pemerataan manfaat ekonomi,” ucap dia.
F-NasDem juga mempertanyakan apakah pertumbuhan tersebut telah dirasakan secara merata oleh masyarakat pedesaan, pelaku UMKM, petani, nelayan, buruh, hingga kelompok rentan lainnya.
“Kami mempertanyakan apakah pertumbuhan tersebut benar-benar dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan, pelaku UMKM, petani, nelayan, buruh, dan kelompok rentan lainnya,” kata dia.
Selain itu, F-NasDem juga mengingatkan potensi ketimpangan antarwilayah dan akses ekonomi yang masih bisa terjadi apabila pertumbuhan tidak diiringi pemerataan yang kuat.
“Jangan sampai pertumbuhan ekonomi yang baik hanya terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu dan wilayah perkotaan, sementara kesenjangan antarwilayah dan ketimpangan akses ekonomi masih terjadi,” ujarnya.
Fraksi NasDem memandang capaian tingkat kemiskinan dan pengangguran perlu disertai penjelasan lebih rinci mengenai kualitas pekerjaan yang tersedia, termasuk aspek upah layak dan ketahanan ekonomi rumah tangga.
“Fraksi kami memandang perlu adanya penjelasan yang lebih mendalam mengenai kualitas pekerjaan yang tercipta, tingkat upah yang layak, serta daya tahan ekonomi rumah tangga masyarakat,” kata Agus.
Pihaknya menekankan bahwa penurunan angka pengangguran secara statistik tidak selalu mencerminkan peningkatan kesejahteraan apabila masyarakat masih bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah dan tanpa jaminan sosial yang memadai.
“Karena pada praktiknya, turunnya angka pengangguran secara statistik belum tentu mencerminkan peningkatan kesejahteraan apabila masyarakat masih bekerja pada sektor informal dengan tingkat pendapatan yang rendah dan tanpa jaminan sosial,” katanya.
F-NasDem juga menyoroti 13 Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang belum tercapai dan menilai kegagalan tersebut sebagai catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti.
“Kegagalan pencapaian target di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan ketenagakerjaan merupakan catatan yang tidak dapat dipandang ringan,” papar dia.
Dalam konteks tercapainya target penurunan emisi gas rumah kaca, F-NasDem menilai perlunya penguatan kebijakan yang lebih serius dalam agenda pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Sedangkan dalam sektor kesehatan, Fraksi NasDem berpandangan bahwa capaian pengobatan tuberkulosis yang belum memenuhi target harus segera dievaluasi secara menyeluruh karena berkaitan langsung dengan kualitas layanan dasar masyarakat.
Sementara itu, di sektor pendidikan, rendahnya capaian indikator literasi dan numerasi dinilai menjadi peringatan serius bagi kualitas sumber daya manusia Jawa Timur ke depan. Karena itu dibutuhkan evaluasi yang lebih jujur terhadap efektivitas kebijakan yang telah dijalankan.
“Rendahnya capaian indikator literasi dan numerasi menjadi alarm penting bagi kualitas sumber daya manusia Jawa Timur di masa mendatang,” ujarnya.
Agus menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak cukup dijawab melalui narasi program, melainkan harus diikuti evaluasi terhadap kualitas intervensi yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah.
“Kami memandang bahwa persoalan ini tidak cukup dijawab dengan narasi program yang telah dilaksanakan, tetapi harus diikuti dengan evaluasi yang jujur terhadap efektivitas kebijakan pendidikan dan kualitas intervensi OPD terkait,” tegas dia.
Lebih lanjut, Fraksi NasDem juga mengkritik dokumen LKPJ yang dinilai masih dominan berisi narasi statistik tanpa analisis mendalam mengenai penyebab ketidaktercapaian target.
“Fraksi kami juga menyoroti bahwa dokumen LKPJ masih sangat dominan menampilkan pendekatan naratif statistik dan deskripsi capaian angka, sementara analisis terhadap penyebab ketidaktercapaian target masih relatif minim,” ujarnya.
Menurutnya, LKPJ seharusnya mampu menjelaskan secara terbuka alasan kegagalan target, hambatan struktural, hingga strategi perbaikan ke depan agar tidak sekadar menjadi laporan formal. “Tanpa analisis semacam itu, LKPJ berpotensi hanya menjadi laporan formal yang miskin nilai evaluatif,” imbuh Agus.
Pada sisi lain, F-NasDem juga menyoroti efektivitas penggunaan anggaran daerah. Selain itu, pihaknya juga mengingatkan tingginya serapan anggaran tidak otomatis mencerminkan keberhasilan pembangunan apabila tidak diikuti dampak nyata bagi masyarakat.
“Serapan anggaran yang tinggi tidak otomatis menunjukkan keberhasilan pembangunan,” lanjut dia.
Pihaknya menekankan bahwa ukuran keberhasilan seharusnya berbasis pada outcome dan manfaat yang dirasakan masyarakat, serta meminta pemerintah daerah beralih ke tata kelola berbasis kinerja.
“Kami meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk tidak lagi berorientasi semata pada logika budget absorption, melainkan beralih pada performance-based governance yang benar-benar mengutamakan hasil dan manfaat,” kata dia.
F-NasDem juga meminta evaluasi terhadap OPD yang memiliki serapan anggaran tinggi namun capaian kinerjanya rendah. Selain itu, perhatian juga diberikan pada tindak lanjut 163 rekomendasi DPRD yang dinilai sebagai instrumen penting dalam fungsi pengawasan legislatif, sehingga perlu disampaikan secara rinci progres pelaksanaannya.
“Kami juga memberikan perhatian khusus terhadap tindak lanjut atas 163 rekomendasi DPRD pada tahun sebelumnya,” terang Agus.
F-NasDem menegaskan bahwa pengabaian terhadap rekomendasi DPRD dapat mengurangi makna fungsi pengawasan lembaga legislatif.
“Fraksi kami berpandangan bahwa pengabaian terhadap rekomendasi DPRD sama dengan mengurangi makna fungsi pengawasan lembaga legislatif,” tegas Agus.
Di sisi lain, F-NasDem juga menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola data pembangunan. Hal ini mengingat masih adanya indikator yang belum dapat diukur akibat keterbatasan data lintas OPD. “Masih adanya indikator yang belum dapat diukur karena tidak tersedianya data menunjukkan perlunya pembenahan sistem data lintas OPD,” ujarnya.
F-NasDem menilai data yang tak valid dan tidak konsisten, berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diperlukan penguatan sistem monitoring, evaluasi, dan integrasi data berbasis digital.
Meski menyampaikan berbagai catatan kritis, F-NasDem menyatakan LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 tetap layak untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
“Atas nama restorasi kami menyatakan LAYAK dan bisa dilanjutkan pada proses selanjutnya,” tandasnya. (KN01)