Jakarta (KN) – Pembentukan otonomi daerah (otda) untuk Provinsi Madura tetap harus melalui sejumlah persyaratan tertentu. Kalau memang perlu ada pemekaran di daerah Jawa Timur (Jatim) jangan sampai hanya untuk kepentingan jangka pendek.Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, telah mendengar wacana pemekaran Madura, Jawa Timur (Jatim), menjadi sebuah provinsi. Menurut dia, pemekaran Madura terpisah dari Jatim tetap harus melalui sejumlah persyaratan.
“Rapat akbar saya hadir. Memang tokoh-tokoh masyarakat kumpul mulai Pak Mahfud MD sampai mantan Kastaf (kepala staf angkatan). Saat itu saya inginkan bahwa Jatim satu kesatuan termasuk di dalamnya Madura. Kalau memang Madura inginkan ajukan pemikiran otonomi baru, persyaratan harus terpenuhi,” kata Tjahjo, Senin (9/11/2015).
Dia berharap agar wacana pemekaran Madura bukan untuk kepentingan sesaat. Perlu renaca untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan. “Silahkan saja diajukan,” ujar dia menambahkan. Terpenting, kata Tjahjo, harus lewat persetujuaan Gubernur, DPRD dan tokoh masyarakat di sana.
Sebelumnya, Keinginan sejumlah tokoh masyarakat di Pulau Madura yang mengingkan Madura untuk menjadi sebuah Provinsi, kembali mendapat dukungan dari sejumlah kalangan. Salah satunya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.
“Saya kira perlu ditindaklanjuti dengan studi kelayakan kemudian struktur pemerintahannya bagaimana, minimal saat ini harus ada penambahan satu pemerintahan dulu, Kabupaten atau Kota,” ujar Mahfud MD.
Madura sendiri, menurut Mahfud, memang mempunyai potensi untuk menjadi sebuah provinsi, namun harus melalui pemikiran panjang. Sebab, nantinya akan berkaitan dengan struktur pemerintahan yang akan dijalankan.
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo tidak mempermasalahkan jika Madura secara administratif memisahkan diri dari provinsi Jawa Timur, dan menjadi provinsi tersendiri. Asalkan niat dan tujuannya untuk lebih menyejahterakan rakyat Madura. (red)