Surabaya (KN) – Salah satu anggota Panwas Provinsi Jatim Andreas Pardede saat ini masih dipertanyakan keanggotaannya. Sebab, Andreas Pardede saat ini belum lima tahun keluar dari parpol (kepengurusan DPD Partai Demokrat Jatim). Dan sudah pasti hal itu melanggar aturan atau syarat menjadi anggota Panwas. Namun dia tetap lolos sebagai anggota Panwas Jatim. Aturan tersebut, sudah berlaku sampai tingkat kecamatan. Salah satu mantan kader Partai Amanat Nasional (PAN) Surabaya yang sudah dua tahun keluar dari partai itu, tak lolos masuk Panwascam Gununganyar. Pasalnya, aturan sebagai anggota Panwas tegas menyatakan jika syaratnya harus keluar dari anggota partai sejak lima tahun lalu.
Masalah aturan ini yang menjadi dasar gugatan 12 mantan Panwas Kabupaten/Kota di Jatim. Mereka menggugat keberadaan Andreas Pardede ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Disampaikan Soeparno SH, mantan anggota Panwas Kota Surabaya, dari laporan itu, pihaknya sudah memiliki bukti atas kasus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu oleh Panwas Provinsi Jatim. Bukti itu berupa struktur kepengurusan bahwa Andreas Pardede pernah menjadi Wakil Bendahara 9 DPD Demokrat Jatim periode sebelum pimpinannya dipegang Soekarwo.
Sementara Pakde Karwo sendiri baru menjadi ketua DPD Demokrat Jatim pada 2011 lalu. Tentunya jika dihitung mundur sampai Andreas Pardede dilantik jadi Panwas Provinsi Jatim pada akhir 2012. Artinya, mundurnya Andreas Pardede dari partai politik, belum sampai dua tahun.
“DKPP sudah menindaklanjuti kasus ini. DKPP juga sudah menggelar dua kali sidang dengan menghadirkan Andreas Pardede. Kita juga beberkan kebobrokan Andreas Pardede dalam laporan ke DKPP,” tandas Soeparno. (Jack)
Foto : Soeparno SH membeberkan berkas laporannya, Kamis (21/2/2013)