Surabaya (mediakorannusantara.com) – Pola pikir penganggaran tradisional memfokuskan input sebagai titik awal dalam menyusun rencana kerja dan anggaran. Sementara pola pikir Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dimulai dari kondisi yang ingin diwujudkan, lalu menentukan output atau apa yang dihasilkan, alur proses, hingga sumber daya yang diperlukan.
Hal tersebut mengemuka dalam webinar Seri 5 ASN Belajar dengan topik “Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Berbasis Kinerja” yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Kamis (16/2/2023).
Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan RI, Alexander Zulkarnain hadir sebagai narasumber pertama. Alex menjelaskan, PBK merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang berorientasi pada kinerja (output dan outcome).
“Sehingga menunjukkan kejelasan hubungan antara alokasi anggaran dengan output dan outcome, serta memperhatikan efsisiensi dan efektivitas dalam pencapaian kinerja. Jadi bukan masalah intelektual, tapi pola pikir yang perlu kita lihat bersama. Apalagi, permasalahan utama anggaran tradisional adalah tidak adanya perhatian konsep value for money,” ujar Alex.
Selanjutnya narasumber kedua adalah Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN RI/Bappenas), Sumedi Andono. Ia menerangkan ada lima dimensi dalam mengembangkan kehidupan berkelanjutan, yaitu modal manusia, modal sosial, modal alam, modal fisik, dan modal ekonomi atau finansial.
“PBK secara keseluruhan melihat sumber-sumber kerentanan, baik itu menyangkut siklus ekonomi, kemudian kalau ada pandemi atau perubahan iklim, bagaimana kemudian aset itu terpengaruh. Strategi dan kebijakan itu harus mengarah pada 5 dimensi tadi serta manfaat maupun dampak terhadap kesejahteraan masyarakat,” jelas Sumedi.
Ia pun menggarisbawahi, hal yang tidak kalah penting dalam PBK adalah kerja sama antar dinas dalam memperkuat value chain atau rantai nilai melalui rangkaian produksi, pengolahan, distribusi, logistik dan transportasi, serta pasar.
Kemudian narasumber ketiga adalah Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Karyadi yang membahas tentang kendala yang terjadi di lapangan pada penyelenggaraan PBK. Ia memaparkan elemen wajib PBK adalah analisis standar biaya, standar pelayanan minimal, indikator kinerja, target kinerja, dan standar satuan harga.
“Anggaran berbasis kinerja yang efektif adalah anggaran yang dapat mengidentifikasi keterlibatan uang dengan hasil atau output sehingga dapat menjelaskan keterikatan tersebut dapat terjadi,” paparnya.
Karyadi juga menuturkan pentingnya upaya pemerintah daerah dalam rangka menuju kemandirian fiskal. “Ini yang juga perlu dipikirkan maksimal sehingga PBK berlaku untuk mengurai pendapatan, bagaimana bisa menopang operasional atau mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pusat dan provinsi,” tuturnya. (KN04)