Bojonegoro (KN) – Guna mengantisipasi agar tidak salah sasaran, Pemkab Bojonegoro, akan membentuk tim pengawas penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp 300 ribu/KK/dua bulan bagi 118.354 kepala keluarga (KK). Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnakertransos Bojonegoro Adi Witjaksono, Senin (24/6/2013) mengatakan, tim pengawas penyaluran BLSM menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dibentuk di kecamatan yaitu Forum Penanganan Pengaduan Masyarakat (FPPM).
Selain itu, kata Adi, pengawasan penyaluran BLSM juga dilakukan melalui Pos Pengaduan Masyarakat (Posdumas) di tingkat desa. Tim pengawas di tingkat desa dan kecamatan itu yang akan melakukan pengawasan dan memproses kalau menemukan ada warga kaya yang menerima BLSM.
“Tim pengawas kemudian memproses temuan itu dengan cara meneruskan ke kantor pos dan ke pemkab untuk proses verifikasi,” jelas Adi.
Sesuai data temuan tim pengawas itu, menurut dia, pemkab akan meneruskan ke Kementerian Sosial (Kemensos) untuk verifikasi. “Pada tahap pertama ini penyaluran BLSM selama dua bulan. Polanya pembayaran BLSM akan dilakukan di sejumlah titik agar bisa berjalan lancar,” jelas Manajer Cabang Operasi (MCO) Kantor Pos Bojonegoro Budi Pekerti.
Namun, baik Budi maupun Adi mengaku sama-sama belum menerima kartu BLSM dari Kemensos yang harus dibagikan kepada warga penerima. (yat)
Ilustrasi