Surabaya (mediakorannusantara.com) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Mathur Husairi mensinyalir adanya oknum dari Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim yang diduga terlibat dalam pengadaan seragam sekolah.
Pernyataan itu ditegaskan oleh Mathur Husairi usai hearing bersama Dindik Jawa Timur di ruang rapat Komisi E DPRD Jatim, di Jl Indrapura Surabaya pada Senin (31/7/2023).
“Saya peta-nya, modus operandinya, jaringannya tahu semua. Berarti ada (oknum Dindik terlibat, red). Bahkan sekarang ini dengan ancaman pemecatan oleh gubernur, ada oknum yang jalan dan nakut-nakutin kepala sekolah, kalau ingin aman, bayar sekian,” ungkap Mathur Husairi kepada wartawan.
Ia mengungkap banyak menerima pengaduan soal pembelian seragam sekolah dengan harga yang bervariatif. Mulai dari seragam batik, baju olahraga hingga atribut sekolah lainnya.
“Angka terendah yang saya dapat kwitansinya Rp1,6 juta sampai di angka Rp2,7 juta dan Rp2,9 juta. Itu masalah harga tidak sama, padahal produsen dan suppliernya sama,” jelas dia.
Bahkan, Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini juga menemukan serat kain seragam sekolah yang dijual sekarang, kualitasnya sama dengan 4 tahun ke belakang.
“Saya temukan sekarang muncul lagi kainnya, warna dan coraknya sama. Sedangkan yang tahun 2022 kemarin beda. Tapi produsennya satu, karena dia memesan di satu pabrik dengan kualitas yang sudah ditentukan,” beber dia.
Di lain hal, Mathur juga mengaku sedikit kecewa dalam hearing bersama Kepala Dindik Jatim, Aries Agung Paewai. Pasalnya, ia bilang, dalam hearing bersama Komisi E, Kadindik Jatim tidak membuka hasil investigasi soal penjualan seragam sekolah.
“Beliau (Kadindik Jatim, red) menyatakan ini masih dalam tahap evaluasi, oke nggak masalah. Cuma saya akhirnya nggak merasa bertarung di forum tadi itu untuk adu data, informasi dan seterusnya,” papar dia.
Nah, untuk menjawab keresahan terkait seragam sekolah, Mathur menyarankan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta maaf kepada masyarakat Jatim. Menurutnya, tidak seharusnya gubernur mengancam pecat kepala sekolah yang terlibat hingga menakut-nakuti Kepala Cabang Dinas (Kacabdin).
“Bukan dengan memecat kepala sekolah atau nakut-nakutin Kacabdin. Coba bilang mohon maaf kepada masyarakat Jawa Timur, tahun depan saya bayar itu seragam gratis dengan APBD dan kita akan dukung di Banggar (Badan Anggaran),” tegas dia.
Karenanya, dalam hearing itu, Mathur menyampaikan jika KUA-PPAS masih belum final. Sehingga nanti akan ada KUA-PPA yang terakhir dan baru bisa diputuskan bahwa Program Sekolah Tistas (Gratis berkualitas) benar-benar dilaksanakan Gubernur Jatim.
“Keberpihakan terhadap masyarakat Jawa Timur, ya ayo dibuktikan. Anggarannya gimana, ayo kita telisik bareng-bareng, APBD kita tiap tahun Rp31 triliun dan serapannya selalu rendah, bahkan SILPA-nya mencapai Rp 4 triliun tiap tahun,” bebernya.
Menurut dia, jika persoalan anggaran menjadi kendala gubernur dalam keberpihakan terhadap sektor pendidikan di Jatim, maka permasalahan ini bisa ditopang melalui belanja operasional.
Ia mencontohkan, misalnya anggaran untuk belanja operasional Alat Tulis Kantor (ATK) di setiap dinas, cabang dinas hingga sekolah negeri, bisa dikurangi dan dialihkan untuk seragam sekolah gratis. Terlebih, kata dia, anggaran untuk kebutuhan ATK di dinas selama ini begitu besar.
“Saya lihat belanja ATK meggilan (besar) di Dinas Pendidikan, belanja di sekolah negerinya, di Kacabdinnya. Anggaran (pendidikan) kita kan mencapai Rp8 triliun, bahkan pernah mencapai Rp11 atau Rp12 triliun,” sebut dia.
Maka dari itu, dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim, Mathur menegaskan, ingin memunculkan wacana seragam sekolah gratis untuk tahun ajaran 2024/2025. Sementara Dindik juga dimintanya untuk mengubah usulan anggaran program tahun 2024 ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim.
“Mumpung belum final. Jawab kekecewaan masyarakat dengan permohonan maaf dan jawab dengan seragam gratis tahun 2024, selesai persoalan. Jangan mecatin kepala sekolah, nakut-nakutin orang, kacabdin juga ditakut-takuti, semua dipanggili,” jabarnya.
Secara garis besar, Mathur menyatakan jika program Tistas di masa akhir jabatan Gubernur Khofifah ini tidak terlaksana atau gagal. Bahkan, ia menyebut APBD yang penuh digunakan untuk BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan) hanya di tahun 2019.
Sedangkan pasca di tahun 2019, BPOPP hanya diberikan untuk 8 hingga 6 bulan. Artinya, BPOPP itu tidak diberikan penuh selama 1 tahun atau 12 bulan.
“Bahkan tahun 2023, informasinya hanya 5 bulan. Jadi ini kan akhirnya orang bilang, Gubernur Khofifah Indar Parawansa bohong, kayak gini,” tutupnya. (KN01)