Surabaya (mediakorannusantara.com) – Komisi E DPRD Jawa Timur menggelar hearing bersama Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jatim. Setidaknya ada dua poin dibahas dalam hearing yang berlangsung di ruang rapat Komisi E DPRD Jatim pada Senin (31/7/2023).
Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aries Agung Paewai menyatakan, banyak masukan-masukan dari Komisi E terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) hingga evaluasi penjualan seragam sekolah yang ada di koperasi sekolah.
“Tadi kami sudah jelaskan bahwa arahan Ibu Gubernur untuk koperasi sementara waktu kita moratorium dulu, khususnya penjualan seragam sekolah. Jadi bukan koperasi yang dimoratorium, tapi seragam sekolahnya, agar tidak ada perbedaan terhadap penjualan seragam sekolah yang ada di koperasi,” kata Aries Agung Paewai kepada wartawan usai hearing di Komisi E.
Ia juga memastikan telah meminta kepada seluruh sekolah untuk melihat harga seragam di pasaran yang ada di berbagai tempat. “Sehingga koperasi sebenarnya harusnya berpihak kepada siswa kita atau orang tua siswa kita dengan harga yang mereka mampu untuk membelinya,” tegasnya.
Bahkan, Aries mengaku, jika ada siswa yang benar-benar miskin dan punya Kartu Miskin, mereka bisa diberikan seragam sekolah gratis. Seragam tersebut bisa diberikan melalui koperasi sekolah. “Itu yang kita inginkan,” ujar dia.
Sedangkan terkait PPDB, Aries mengatakan, bahwa sementara ini pihaknya masih melakukan tahap evaluasi. Hasil evaluasi itu nantinya akan diteruskan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk menjadi telaah ke depan.
“Karena rata-rata PPDB kan yang menjadi masalah zonasinya dan mungkin dari hasil evaluasi kami akan kami sampaikan ke kementerian nanti mudah-mudahan menjadi evaluasi sebelum pelaksanaan PPDB tahun berikutnya,” jelas dia.
Ketika ditanya soal adanya dugaan rekanan atau vendor dalam penjualan seragam sekolah, Aries membantah hal tersebut. Ia memastikan, Dindik Jatim tidak pernah menunjuk satu vendor pun dalam penjualan seragam sekolah.
“Saya jamin itu Dinas Pendidikan tidak pernah menunjuk satu vendor pun untuk seragam sekolah. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan Dinas Pendidikan, tolong saya bilang harus disampaikan secara jelas atas nama siapa itu Dinas Pendidikan,” tegas dia.
Aries juga menegaskan, apabila ada orang tua siswa yang keberatan dan terlanjur membeli seragam dari koperasi sekolah, ia meminta dikembalikan. Seragam yang dikembalikan itu akan diganti dengan besaran uang yang sama saat pembelian.
“Kalau ada yang sudah jahit, kita juga akan ganti uang jahitnya. Itu komitmen kami dari Ibu Gubernur agar masyarakat merasa lega bahwa kalau memang mereka tidak mampu, bahkan kalau bisa kita gratiskan mereka yang memang benar-benar tidak mampu,” jelas dia.
“Dan lewat koperasi akan melakukan itu. Kan koperasi pasti punya keuntungan dari hal yang jual-jual lain.
Dari itulah mereka bisa memberikan gratis kepada siswa kita yang sangat membutuhkan dan tidak punya duit,” lanjut dia.
Di sisi lain, Aries juga mengapresiasi usulan Komisi E DPRD Jatim soal kebijakan seragam gratis pada tahun 2024 bagi siswa SMA/SMK dan SLB dari keluarga tidak mampu. Tentunya hal ini juga harus melihat fiskal atau kekuatan anggaran Pemprov Jatim.
“Kalau itu memang fiskal kita (Pemprov Jatim) mencukupi dan memang bisa untuk membantu anak siswa kita, kenapa tidak,” ucap dia.
Saat ditanya soal dugaan jual beli bangku kosong meski PPDB telah ditutup, Aries pun meminta bukti terkait hal tersebut. “Kami minta buktinya kalau ada, tolong sampaikan buktinya, kami akan telusuri dan identifikasi dari mana jalurnya itu,” pintanya.
Ia menambahkan, setelah moratorium penjualan seragam dibuka, koperasi jenjang SMA/SMK/SLB dapat kembali berjualan. Tentu, penjualan seragam di koperasi sekolah, harganya tidak boleh melebihi atau maksimal sama dengan harga di pasaran.
“Kalau harga pasar umpamanya Rp170 ribu satu pasang, berarti mereka (koperasi) tidak boleh (harga) lebih dari itu, bahkan mereka sama atau di bawahnya itu, karena koperasi,” tandasnya. (KN01)