Jakarta (KN) – Anggota Komisi VII DPR meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus segera melakukan langkah radikal mengenai reformasi birokrasi. Selain itu, anggota DPR, menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota, serta anggota DPRD harus segera menumbuhkembangkan kesadaran dan sensitivitas tentang pentingnya agenda nasional reformasi birokrasi.
Demikian disampaikan anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP Dewi Aryani kepada wartawan di Jakarta, Rabu (19/12/2012).
“Sangatlah mendesak untuk menjadikan reformasi birokrasi sebagai satu gerakan nasional. Lakukan revitalisasi reformasi birokrasi jangan sebatas wacana. Jika tidak, Indonesia hanya akan makin terpuruk,” tegas Dewi.
Menurut Dewi, dalam Reformasi Birokrasi tersebut, politik reformasi birokrasi adalah hal yang komplek. Sebab melibatkan kepentingan politik dalam birokrasi. Padahal, lanjutnya, dalam berbagai praktek dan teori, reformasi birokrasi adalah proses politik yang membutuhkan dukungan politik dari para pejabat politik yang dipilih.
“Sangat mustahil melakukan reformasi birokrasi tanpa dukungan politik. Selama politisi memiliki kepentingan untuk mengkooptasi dan memanfaatkan birokrasi, selama itu pulalah kesulitan untuk mereformasi birokrasi,” terangnya.
Namun demikian Dewi yang juga anggota Komisi VII DPR ini mempertanyakan dasar apakah pemerintah dan DPR mau berkomitmen untuk memberikan anggaran yang tidak sedikit bagi program reformasi birokrasi. (red)