Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Semakin banyaknya warga yang tinggal di bantaran sungai hingga rel kereta api di Kota Surabaya, memantik respons keras kalangan legislatif. Pasalnya, lokasi yang dijadikan hunian warga itu dinilai sangat tidak layak untuk ditempati.
Hal ini dikatakan Fraksi PKS DPRD Jatim Dapil Jatim I (Kota Surabaya), Lilik Hendarwati saat melaksanakan reses Tahap II Tahun 2022 di wilayah Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Minggu (5/6/2022).
“Mereka tinggal di tempat yang sebenarnya tidak layak untuk ditinggali, di bantaran sungai, di bantaran kereta api. Kalau dikatakan mereka tidak resmi, harusnya kan tidak ada struktur pemerintah di situ. Tapi kan ternyata ada RT/RW, mereka dapat KTP. Artinya, diakui sebagai warga,” kata Lilik Hendarwati ditemui usai kegiatan reses.
Meski warga yang tinggal di bantaran juga membayar kewajiban pajak, akan tetapi, Lilik menilai, warga di sana belum mendapatkan hak hunian secara layak. Maka demikian, ia mendorong pemerintah kota agar memperbanyak pembangunan rusun.
“Saya berharap mungkin pembangunan rusun di tempat kota-kota yang punya aset masih banyak tanahnya itu bisa diperbanyak,” pintanya.
Politisi PKS itu bilang, seharusnya pembangunan rusun diprioritaskan bagi warga Surabaya yang terpinggirkan. Artinya, mereka sebenarnya warga Surabaya tapi tidak memiliki rumah layak. Baginya, ketika mereka yang tinggal di bantaran itu diakui warga Surabaya, maka sudah seharusnya memiliki hak mendapatkan rusun.
“Maka seharusnya warga yang tinggal di bantaran-bantaran itu didahulukan, daripada orang-orang yang tiba-tiba datang,” tegasnya.
Oleh sebab itu, pihaknya kembali mendorong pemerintah kota agar memperbanyak pembangunan rusun yang diprioritaskan bagi warga bantaran. Terlebih, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya tahun 2022 yang mencapai Rp10,3 triliun, dinilainya sangat mampu untuk membangun rusun.
“Saya melihat Surabaya lebih dari mampu, kita sepertiganya APBD Jatim. Kalau mereka membuat rusun dari tanah-tanah aset masih sangat mungkin. Kalau mereka misalnya menganggap setiap warga itu warga Surabaya, harusnya diberikan kesempatan yang layak,” jelasnya.
Legislator Indrapura itu berharap, pihak eksekutif khususnya pemerintah kota lebih adil kepada warganya. Terutama dalam memprioritaskan warga yang akan tinggal di rumah susun.
“Jadi, hak mereka tidak punya, tapi kewajiban terus. Itu perlu disuarakan juga oleh kita bagaimana pemerintah cukup adil menyikapinya,” tutupnya. (KN01)