Tuban (mediakorannusantara.com) – Pemerintah diminta untuk lebih fokus melakukan memperdayakan pertanian untuk bisa meningkatkan Nilai Tambah Petani (NTP) di Jatim. Ini perlu dilakukan agar petani yang ada lebih berdaya dan hasil pertanian bisa membuat masyarakat bangga menjadi petani.
Hal ini dikatakan anggota DPRD Jatim Budiono disela kegiatan Reses III Tahun 2022 yang dilakukan di Desa Sumberejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Sabtu (15/10/22).
Menurut Budiono, dari hasil reses yang dilakukan dibeberapa titik termasuk di kawasan Widang ini, dirinya melihat belum ada gerakan-gerakan maksimal dari pemerintah baik Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pusat dalam memperdayakan petani yang ada.
“Kita melihat petani yang ada belum diarahkam ke tanaman yang produktif lainnya selain tanaman yang digelutinya selama ini. Seperti di Bojonegoro-Tuban, Mereka hanya bertani itu itu saja. Tidak ada upaya untuk melalukan pendampingan agar mereka beralih ke tanaman lain pasca panen,” ujar anggota DPRD Jatim dari Fraksi partai Gerindra itu.
Padahal dengan konstruktur tanah yang ada di Bojonegoro -Tuban, lanjut Budiono, petani bisa diarahkan ketanaman lain. Seperti kedelai dan tanaman empon-empon.
Anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim XII (Kabupaten Bojonegoro – Tuban) ini mencontohkan, kedelai yang saat ini kita masih impor sebagian besar. Seyogyanya bisa di jadikan tanaman penopang bagi petani sehingga mereka mendapatkan nilai tambah.
Belum lagi empon-empon yang juga menjadi kebutuhan masyarakat indonesia dan perusahaan minuman kesehatan.seyogyanya juga bisa ditanam dan dikembangkan oleh petani kita.
“Saya masih ingat saat komisi saya (Komisi B – red) mendatangi pabrik ladaku di Mojokerto. Kunir yang dibuat bahan produksi di pabrik tersebut, ternyata 100 persen impor. Ini khan ironis. Padahal kunir bisa tumbuh subur di lahan pertanian Jatim termasuk Bojonegoro-Tuban,” jelasnya.
Hal semacam itu seharusnya pemerintah kata politisi Partai Gerindra ini, harus hadir dengan memberikan pemahamam dan pendampingan bagi petani yang ada untuk mencari tambahan lain dengan menanam kebutuhan yang diperkukan masyarakat.
“Seperti di Bojonegoro Tuban ini khan banyak lahan perhutani. Pemerintah Kabuputen dan Propinsi bisa meminta agar lahan tersebut di manfaatkan petani untuk tanaman lain yang memiliki nili tambah ekonomi,” tegasnya.
Sementara itu dalam reses yang berlangsung, Politisi Partai Gerindra ini juga menyoroti masih kurang maksimalnya pemberian permodalan bagi UMKM yang ada. Banyak pelaku UMKM yang masih kesulitan dalam mendapatkan bantuan permodalan.
“Dana bergulir yang dijanjikan oleh pemerintah propinsi juga banyak mereka pelaku UMKM yang sulit untuk mengakses. Ini khan cukup disayangkan padahal mereka sangat membutuhkan,” ungkapnya
Untuk itu pihaknya berharap agar pemerintah propinsi disaat pembahasan APBD 2023 yang saat ini dilakukan untuk lebih memperhatikan keberadaan UMKM
“Dana bergulir yang menjadi wewenang dinas – dinas terkait yang menjadi mitra Komisi B, termasuk pemberdayaan UMKM juga harus di tambah jangan ada pengurangan,” pungkasnya. (KN01)