Surabaya (KN) – Ini benar-benar kebijakan aneh, eski belum mendapat izin dari Kemenhut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS), mulai Jumat (12/7/2013) ini sudah ikut mengelola KBS. Namun PDTS sebatas ikut dengan Tim Pengelola Sementara (TPS) sebagai pihak yang selama ini mengelola KBS dalam hal transfer pengetahuan pengelolaan KBS. Hal ini sambil menunggu izin konservasi Kemenhut turun.
Keputusan tersebut muncul setelah rapat di ruang sidang Sekkota Surabaya yang dihadiri Asisten III Sekkota, Kementrian Kehutanan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Tim Pengelola Sementara (TPS), Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS, serta DPRD Surabaya.
Setelah rapat yang berlangsung kurang lebih dua jam tersebut, Kemenhut bersama BKSDA, TPS dan PDTS KBS , termasuk Pemkot Surabaya, langsung meninjau ke lokasi KBS. Peninjauan ini untuk pemantapan sebelum proses sinergi PDTS KBS dan TPS KBS dilakukan.
Direktur Konservasi Keanekaragaan Hayati Kementrian Kehutanan, Novianto Bambang mengatakan, sambil menunggu turunnya surat izin, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mempersilahkan PDTS ikut mengelola KBS bersama dengan TPS KBS dan Balai Besar KSDA.
Selama ini, TPS diberi mandat Kemehut untuk mengelola KBS dengan beberapa tugas diantaranya menyiapkan izin pengelolaan konservasi dari Kemenhut. Serta, menyiapkan tenaga profesional untuk mengelola KBS. Ini karena selama ini pengelolaan KBS dinilai oleh Kemenhut belum memperlihatkan hasil yang maksimal.
Kemenhut belum menurunkan izin pengelolaan KBS kepada Pemkot Surabaya dikarenakan masih adanya permohonan banding yang belum inkrah di pengadilan. “Kalau semua persyaratan selesai, proses di Kemenhut tidak akan lama, paling lambat satu bulan selesai. Kalau banding belum inkrah kan menggantung, kalau semua komplet sudah serah terima. Ijin keluar harus sudah jalan,” sambung dia.
Sementara Ketua Harian TPS KBS, Tony Sumampou berharap agar ke depannya, KBS bisa jadi lebih modern. Untuk bisa mewujudkan itu, Tony menyebut harus ada konsep secara keseluruhan. “Jadi konsepnya tidak hanya memperbaiki sarana dan prasarana, tidak bisa dibuat sementara. Setelah konsep ada, dibuat masterplan,” ujarnya. (anto)
Foto : Direktur Konservasi Keanekaragaan Hayati Kementrian Kehutanan, Novianto Bambang