Surabaya (MediaKoran Nusantara.com) – Polemik kader kesehatan yang berubah menjadi Kader Surabaya Hebat yang disusul dengan pemangkasan jumlah kader, menjadi pembahasan serius Komisi D DPRD Surabaya, dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung pada Selasa (1/2/2022). Rapat itu dihadiri Kadinkes Surabaya dan Tim Pengkaji dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
Ratna Dwi Wulandari Tim Pengkaji dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UNAIR mengatakan, gaduhnya permasalahan Kader Surabaya Hebat akibat kurangnya sosialiasi akan program tersebut. “Kenapa muncul keresahan karena sistem ini pergantiannya mendadak. Mungkin sosialisasinya belum cukup waktu, penataan pranata juga belum cukup waktu, sudah diimplementasikan. Inilah yg membuat muncul kegaduhan itu,” ujarnya.
Ratna kembali mengatakan, seandainya waktu antara kajian ini dengan implementasinya cukup waktu, bisa dilakukan uji publik dulu sehingga bisa mengantisipasi permasalahan yang muncul. Ratna menambahkan, kemungkinan efisiensi terhadap keberadaan kader kesehatan dimunculkan untuk menyikapi kebutuhan terhadap anggaran.
“Seandainya ketika postur anggaran ini memungkinkan dengan jumlah kebutuhan yang ada ya silahkan saja. Tapi pemerintah kota kan punya prioritas anggaran. Yang itu bukan dalam area kajian saya,” tambahnya.
Ratna menjelaskan, kajian yang dilakukannya berorientasi pada rasionalisasi tugas kader. Kenyataan di masyarakat, sering kali seorang kader mengemban tugas yang banyak. Kader Jumantik, kader kesehatan dan kader lingkungan menjalankan peran yang banyak tapi sendiri-sendiri.
“Ini yang membuat saya melakukan kajian agar kader itu terstruktur. Apakah memungkinkan tugas-tugas ini lebih ditata. Saya rasa dengan kajian ini kalau ditindaklanjuti dengan baik akan menata terhadap beban kader itu sendiri,” terangnya.
Menurut Ratna restrukturisasi ini perlu peningkatan kapasitas kader dan penataan instrument. “Untuk peningkatan kapasitas kader tidak hanya dilakukan oleh dinas kesehatan, karena kader ini menjalankan tugas dari OPD-OPD lainnya,” ujarnya.
Ratna kembali mengatakan, saat pertemuan dengan dengan Dinas Kesehatan dan sejumlah OPD terkait, dirinya sudah menyampaikan, kalau program ini dibutuhkan pranata lain untuk back up.
“Pranata apa itu, kita perlu mempersiapkan RT, RW Dasa Wisma. Sehingga kader ini bisa koordinasi dengan pranata tersebut supaya tugas kader akan semakin ringan,” pungkasnya. (jack)