Jakarta mediakorannusantara.com -Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk serius mengendalikan inflasi. Inflasi yang tidak terkendali dapat membuat harga kebutuhan pokok melambung dan menggerus daya beli masyarakat.
Tito menjelaskan bahwa inflasi yang tinggi di daerah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti gangguan distribusi, kenaikan tarif angkutan, atau penimbunan bahan pangan. Untuk itu, ia meminta kepala daerah yang inflasinya masih tinggi agar segera berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, dan asosiasi pengusaha.
“Tolong kepala daerah yang inflasinya masih tinggi untuk duduk bersama dengan BPS, Bulog, dan asosiasi pengusaha. Cari penyebabnya, bisa karena suplai pangan kurang, tarif angkutan naik, atau distribusi terganggu akibat cuaca,” ujar Tito di Jakarta, Rabu.
Inflasi Nasional Terkendali, tapi Beberapa Daerah Masih Tinggi
Secara nasional, inflasi tahunan saat ini berada di angka 2,3 persen, sesuai dengan target pemerintah di kisaran 2,5 persen ±1 persen. Namun, Tito menyoroti bahwa masih ada sejumlah daerah yang mencatat inflasi di atas 3,5 persen, antara lain Provinsi Sulawesi Barat, Riau, Aceh, Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, Papua Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara.
Mendagri juga mengingatkan bahwa inflasi tidak boleh terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Jika terlalu rendah di bawah 1 persen, dapat merugikan produsen karena harga jual tidak bisa menutup biaya produksi. Sebaliknya, inflasi yang terlalu tinggi akan menyulitkan konsumen karena harga kebutuhan pokok menjadi tidak terjangkau.
Respons Daerah terhadap Arahan Mendagri
Menanggapi arahan Mendagri, beberapa daerah langsung menyiapkan langkah konkret. Kota Tanjungpinang melalui Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Elfiani Sandri, menegaskan pentingnya peran perangkat daerah dalam mengendalikan harga. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi rutin.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan tersebut. Ia menyoroti komoditas strategis seperti cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras sebagai penyumbang inflasi utama. Harisson menekankan pentingnya koordinasi dengan kabupaten/kota, Bulog, Satgas Pangan, dan pelaku usaha.
“Kami di Kalbar berkomitmen menjaga stabilitas harga agar inflasi daerah tetap terkendali dan sejalan dengan target nasional,” tegas Harisson.
Untuk menjaga stabilitas harga, kedua daerah tersebut akan mengoptimalkan pemantauan harga di lapangan, memastikan kelancaran distribusi pangan, serta mempererat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini diharapkan dapat melindungi daya beli masyarakat dan menjaga inflasi daerah tetap terkendali.( wa/ar)