Surabaya (mediakorannusantara.com) – Rapat Paripurna pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran (TA) 2022 yang berlangsung di Gedung DPRD Jatim diwarnai interupsi anggota dewan.
Interupsi disampaikan oleh Anggota Fraksi PAN, Basuki Babussalam seusai pembacaan SK Pembentukan Pansus dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, Kamis (30/3/2023).
“Saya kira perlu dorongan bersama dari kita semua sebagai penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jatim. Agar pemerintahan ini berjalan dengan baik, pemerintahan ini sebagaimana semestinya,” kata Basuki Babussalam dalam interupsinya.
Interupsi politisi PAN ini menandakan keresahan dikalangan dewan. Ia menyebut, memasuki bulan keempat di tahun 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan Surat Edaran berkaitan dengan larangan pemberian bantuan kepada masyarakat jelang Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.
“KPK menyatakan bahwa 6 bulan sebelum Pemilu, tidak boleh memberikan bantuan yang sifatnya supporting terhadap masyarakat yang memberikan dukungan terhadap kami,” ujarnya.
“Artinya apa, artinya kemudian kalau ini dihitung tinggal 4 bulan aspirasi yang seharusnya kami perjuangan. Aspirasi yang seharusnya kami dorong itu kemudian bisa berjalan dengan baik,” jelas dia.
Karenanya, legislator asal PAN ini mendorong seluruh pihak terkait di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur untuk terus berjalan dan tidak berhenti. Meski Pemprov dan DPRD Jatim hanya memiliki waktu 4 bulan untuk menyelesaikan sekian puluh ribu aspirasi masyarakat.
“Saya kira tidak mudah tanpa ada dorongan, tanpa ada berkenan, tanpa ada komitmen luar biasa dari pimpinan dan seluruh stakeholder Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini akan menjadi sebuah pekerjaan yang sangat besar,” kata Basuki Babussalam.
Terlebih, Basuki menyebut, 2023 merupakan tahun terakhir pihaknya mengemban amanah sebagai dewan di periode sekarang. Menurut dia, apabila dalam 4 bulan pembahasan LKPJ akhir TA 2022 tidak berjalan dengan baik, tentu akan menjadi catatan tersendiri bagi masyarakat.
“Saya kira itu sebagai penguat dan mohon ini menjadi atensi yang luar biasa bagi pimpinan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bagi Gubernur, Pak Sekda maupun seluruh stakeholder, seluruh pimpinan SKPD agar kami bisa terus bergerak untuk masyarakat,” tutupnya. (KN01)