Ketua DPRD Jatim, Kusnadi saat melakukan Reses di Desa Pepelegi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Kamis (2/6/2022).
Sidoarjo (MediaKoranNusantara.com) – Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Kusnadi, menerima usulan hingga aduan dari warga di wilayah konstituennya. Sejumlah aspirasi warga disampaikan langsung kepadanya saat dia melaksanakan Reses II Tahun 2022 di Desa Pepelegi Kecamatan Waru, Kamis (2/6/2022).
Dalam kesempatan itu, Kusnadi menmengatakan bahwa masyarakat yang mengikuti kegiatan reses, beberapa di antaranya merupakan Ketua Kelompok Program Keluarga Harapan (PKH). Pada saat itu, ketua kelompok PKH mengadukan terkait problem pendataan bantuan sosial (bansos) PKH.
“Ada ketua kelompok-kelompok PKH yang saat ini memang ada problem-problem tentang pendataan. Sekarang ini mereka meminta bantuan kepada kita. Ini akan saya sampaikan,” kata Kusnadi ditemui seusai kegiatan Reses.
Meski begitu, Legislator DPRD Jatim Dapil 2 itu kembali mengingatkan, bahwa PKH merupakan bansos dari pemerintah pusat yang memiliki syarat. Artinya, program itu tak sekadar bantuan yang diberikan cuma-cuma namun bertujuan untuk mengentas kemiskinan.
“Jadi, ada tugas yang mereka lakukan. Kemiskinan itu boleh menimpa kamu, tapi jangan sampai menimpa keturunannya. Oleh karena itu, (penerima manfaat) harus mampu menyekolahkan anaknya,” jelas Kusnadi.
Makanya, Kusnadi mengatakan, jika penerima manfaat PKH juga mendapatkan sejumlah bantuan pendukung lain. Yakni, Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Namun, sejumlah ketua kelompok PKH di wilayah konstituennya itu mengaku belum menerima.
“Sementara ini mereka sebagai ketua kelompok belum mendapatkan KIP untuk menyekolahkan anak yang menjadi tujuan program PKH,” ungkap dia.
Politisi PDI Perjuangan itu menyatakan, bahwa pengaduan yang disampaikan ketua kelompok PKH akan diteruskannya kepada instansi terkait. Ia memastikan bakal mengawal dan membantu mencarikan solusi atas permasalahan itu.
“Mungkin dari apa yang mereka usulkan bisa dicarikan jalan keluar atau bagaimana agar mereka mendapatkan itu,” kata Kusnadi yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini.
Selain Kartu Indonesia Pintar, Kusnadi juga menyebutkan, bahwa penghapusan daftar penerima manfaat KIS juga menjadi salah satu problem yang diadukan ketua kelompok PKH.
Ia pun menyadari akan hal itu. Karena menurutnya, pemerintah pusat juga memiliki keterbatasan anggaran untuk mengcover biaya kesehatan seluruh warganya. Oleh sebabnya, biaya kesehatan itu kemudian dicover oleh pemerintah daerah menggunakan BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran).
“Tidak mungkin kemudian pemerintah pusat memproduksi KIS sebanyak masyarakat Indonesia, karena juga ada batasannya. Karena kalau dibikinin semua jaminan kesehatan dibiayai pemerintah, maka bisa jebol (anggaran),” tandasnya. (KN01)