Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen bagi PAUD, TK, SD dan SMP di Kota Surabaya mulai berlangsung, Senin (10/1/2022). PTM di minggu pertama ini, dibagi ke dalam dua shift. Yakni shift pertama 50 persen dan shift kedua 50 persen dengan menyesuaikan kondisi sekolah masing-masing.
Walikota Surabaya Eri Cahyadi bersama pimpinan dan anggota DPRD Kota Surabaya, diantaranya Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti dan Laila Mufida meninjau langsung pelaksanaan PTM di minggu pertama ini. Lokasi pertama yang dikunjungi berada di SMPN 19 Surabaya, Jl Arief Rahman Hakim No 103B Surabaya.
“Alhamdulillah pada pagi hari ini kita melihat semua kesiapan sekolah. Ini dihadiri dengan para Pimpinan DPRD Kota Surabaya dan Komisi D DPRD Kota Surabaya, ada Ketua PGRI,” kata Eri Cahyadi.
Dari hasil tinjauannya itu, Walikota Eri Cahyadi menyatakan, bahwa pelaksanaan PTM di minggu pertama ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Misalnya, di sekolah telah tersedia tempat cuci tangan, alat pengukur suhu hingga barcode PeduliLindungi.
“Yang kedua, ketika masuk di sekolah, ada jaraknya antar bangku, minimal 1 meter atau 100 cm. Karena ada jarak 1 cm, tidak cukup 100 persen. Makanya kita buat dua shift, tapi tetap 100 persen, hanya saja tidak dalam satu waktu. Jadi yang pertama jam 6.30 – 10.00 WIB, kedua jam 10.00 – 13.00 WIB,” jelasnya.
Walikota berharap, para wali murid khususnya dari pelajar jenjang SD memberikan izin anak-anaknya mengikuti PTM. Meski dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri hal itu sudah tak diperlukan, namun perizinan dari wali murid dinilainya sangat penting.
“Insya Allah sambil berjalan kami dari pemkot dan DPRD sambil evaluasi akan kita wajibkan semua masuk 100 persen, tapi tetap dengan dua shift. Kenapa dua shift? kita meyakinkan kepada wali murid bahwa persyaratan yang satu meter juga kita lakukan, jadi nggak ada tumpuk-tumpukan,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan PTM ini, kata dia, pelajar tidak diberikan waktu istirahat untuk ke luar kelas. Sehingga semua aktivitas dilakukan di dalam kelas. Bahkan, kantin dan perpustakaan untuk sementara ditutup agar memudahkan guru mengontrol para siswa dan lebih mudah melakukan evaluasi.
“Ini bentuk dari ikhtiar kita. Karena bagaimanapun pendidikan kalau lewat hybrid terus karakter jiwa yang hebat juga akan hilang, kalau online terus anak jadinya individualis. Sehingga pemkot dan DPRD meyakinkan kita berani lakukan (PTM) dan kita coba,” tegasnya. (KN01)