KORAN NUSANTARA
Headline indeks Jatim

Gerindra Jatim : Ajakan Gubernur Move On dari Covid-19 Bisa Munculkan Multi Tafsir

Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Ajakan Move Ondari Covid-19 yang dilontarkan Gubernur Jatim Khofigah Indar Parawansa beberapa waktu lalu, bisa memunculkan multi tafsir di masyarakat. Mengingat sampai saat ini perkembangan Covid- 19 di Jatim masih tinggi. Serta Ekonomi masyarakat Jatim yang saat ini juga semakin terpuruk.

“Move on yang dimaksud Gubernur ini bisa memunculkan multi tafsir. Ingat masyarakat kita pendidikannya juga beragam,” ujar Hidayat salah satu wakil ketua DPD Partai Gerindra Jatim dalam diskusi kamisan yang digelar DPD Partai Gerindra secara daring melalui Youtobe Partai Gerindra Jatim dengan tema “Gubernur Jatim ajak Move On dari Covid- 19, Tepatkah?”, Kamis (12/8/2021).

Menurug Hidayat, dalam diskusi yang juga menghadirkan pembicara Presiden Laskar Sholawat yang juga Bendahara DPD Partai Gerindra Jatim Muhammad Fawait dan Lia Istifhama Istif (Ning Lia), move on yang dimaksud Gubernur Khofifah ini bisa diartikan Gubernur lempar handuk terkiat penanganan Covid- 19 di Jatim.

“Angka Covid masih tinggi, bahkan secara Nasional angka kematian akibat Covid di Jatim tinggi secara Nasional. Belum lagi ekonomi masyarakat masih terpuruk. Lha ini kok ngomong Move On. Maksudnya apa? Move On nyerah tangani covid atau apa?, ungkap Hidayat.

Polisi Gerindra Jatim yang juga Ketua Komisi C DPRD Jatim ini, dari sisi ekonomi akibat pandemi covid ini, banyak masyarakat yang perekonomiannya terpuruk. Pengangguran juga semakin bertambah akibat banyaknya usaha yang tutup dan gukung tikar.

“Sektor UMKM yang seharusnya bisa menjadi penopang ekonomi Jatim, juga banyak yang gulung tikar. UMKM banyak yang menjerit akibat pandemi yang sidah berjalan hampir 2 tahun ini,” ujarnya.

Belum lagi lanjutnya relaksasi pinjaman lunak dari perbankan yang didengungkan baik bank Nasional maupun bank lokal seperti Bank Jatim dan UMKM Jatim, juga banyak tidak menyentuh UMKM karena sosialisai yang kurang.

“Dengan kondisi semacam itu. Cukup rawan pernyataan Gubernur yang mengajak Move on. Pernyataan yang tidak tepat di katakan dalam kondisi saat ini. Kuatir saya masyarajat akan menilai Gubernur nyerah dengan kondisi saat ini. Ini khan bahaya,” jelasnya.

“Dalam hampir dua tahun ini kita alami tantangan yang luar biasa. Program vaksinasi untuk menuju herd imunity harus kita realiasikan. Maka pemimpin Jatim tidak boleh menggunakan bahasa yang bisa disalah pahami, akan sangat beresiko untuk masyarakat,” lanjut anggota DPRD jatim asal Mojokerto ini.

Sementara itu,Presiden Laskar Sholawat Jatim yang juga Bendahara DPD Partai Geribdra Jatim Muhammad Fawait menyatakan pernyataan Move on Gubernur Khofifah Indar Parawansa harus diiringi dengan membangkitkan perekonomian masyarakat.

Program program yang merangsang perekonomian masyarakat harus di lakukan. Termasuk membangkitkan kembali UMKM yang ada di Jatim yang kondisinya saat ini juga alami peterpurukan.

“Ingat kodisi pandemi saat ini pemerintah yang bisa diandalkan untuk membangkitkan kembali perekonomian. Saat ini yang bisa diandalkan anggaran yang dimiliki pemerintah. Di Jatim maka anggaran di APBD Jatim yang bisa digunakan untuk membangkitkan perekonomian masyarakat dan UMKM,” ujarnya.

Selain itu kata pria yang akrab dipanggil Gus Mufa, yang tidak kalah penting, keberadaan pesantren di Jatim yang seolah dilupakan oleh Gubernur dalam Pandemi Covid-19.

Padahal lanjut Gus Mufa bila pesantren di libatkan maka juga akan menghidupkan perekonomian masyarakat. Pasalnya di sekotar pesantran banyak usaha-usaha masyarakat yang itu bisa dikembangkan dan di maksimalkan untuk membangkitkan kembali ekonomi masyarakat.

“Karena itu kalau Gubernur mengatakan Move on, maka yang harus dilakukan bagimana bisa membangkitakan kembali perekonomian masyarakat. Bagaiman Gubernur membangkitkan kembali UMKM yang terpuruk, serta bagaimana melibatkan pesantren dalam membangkitkan perekonomian masyarakat,” pungkas Fawait. (KN-01)

Related posts

Tanggapi Tuntutan Ojol, DPRD Jatim Segera Kaji Regulasi Khusus Melalui Pergub

kornus

Pemerintah Akan Tentukan Awal Ramadhan Setelah Menggelar Sidang Isbad 8 Juli

kornus

Rakor Brigade Pengendalian Karhutla, Sekdaprov Adhy Karyono Minta Seluruh Pihak Perkuat Antisipasi Kewasapadaan Kebakaran Hutan

kornus