Surabaya (KN) – Masalah pembayaran tunjangan profesi pendidik (TPP) di Surabaya cukup pelik. Di beberapa tempat ditemukan adanya pemotongan pembayaran oleh oknum kepala sekolah dan petugas UPTD cabang pendidikan. Bahkan ada pula TPP yang diselewengkan oknum guru penerima. TPP Itu justru dijadikan jaminan kredit.
Hal tersebut disampaikan oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan Surabaya M Taswin kepada anggota DPRD Surabaya dalam pertemuan dengan Komisi D DPRD Surabaya. “ Bahkan dari penelitian, ada TPP yang digunakan untuk kredit mobil,” ujar Taswin, Selasa, (27/9).
Taswin menuturkan, kalau TPP memang menjadi hak guru dan diserahkan sepenuhnya penggunaannya untuk kepentingan kebutuhan para guru. Namun jika TPP dijadikan kredit mobil, tentu Dinas Pendidikan sangat menyayangkannya. Pasalnya, tujuan TPP itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Artinya, guru yang menerima TPP itu agar semangat mengajar.
Mendapat laporan tersebut, Dinas Pendidikan langsung menerjunkan tim investigasi mencari penyimpangan yang terjadi. Bahkan, hasil investigasi itu diserahkan ke Inspektorat Wilayah Surabaya. “Berbagai penyimpangan itu dan terbukti ada kesalahan, maka dinas tak segan-segan memberikan sanksi,” kata Taswin.
Pemberian TPP yang banyak memunculkan masalah baru, harus segera dievaluasi Pemerintah Pusat. Karena itulah, anggota Komisi D DPRD Surabaya Masduki Toha menegaskan jika perlu regulasi baru atau pemberian TPP itu. Pemberian TPP ini justru mengganggu konsentrasi para guru. (jack)
Foto: Ilustrasi TPP guru