Surabaya (KN) – DPRD Surabaya meminta Pemkot maupun Dinas Pendidikan Kota Surabaya segera merubah sistem penerimaan siswa baru (PSB). Penerimaan siswa baru bisa saja untuk masuk ke sekolah lanjutan negeri dengan tes langsung tanpa melihat hasil Unas. Ini berkaca dari kasus contek massal di SDN Gadel II Tandes, Surabaya. Dewan meminta adanya evaluasi atas Unas dan sistem penerimaan siswa baru online. Alasannya, dua sistem itu dianggap biang ketidakjujuran maupun KKN.
Menurut Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono, daripada kejujuran dikalahkan, lebih baik kejujuran itu dijunjung dengan baik. “Untuk itu perlu evaluasi sistem Unas dan penerimaan siswa baru,” tandas Baktiono.
Diakui Baktiono, saat pertama kali penerimaan siswa baru online diluncurkan, tujuannya untuk mengeleminir KKN. Sistem itu dianggap mampu dijalankan tanpa memandang dari mana calon siswa itu berasal. Apakah dia anak orang mampu atau tidak. “Memang, sistem itu ditiru kota lain. Namun yang patut dievaluasi adalah nilai Unas yang menjadi acuan syarat masuk ke jenjang pendidikan lanjutan. Tapi kita tak memerhitungkan apakan nilai Unas itu hasil kejujuran atau tidak,” katanya.
Tes yang maksud itu bisa dilakukan oleh tim independen yang ditunjuk. Ini seperti penerimaan mahasiswa baru yang melalui tes langsung. (Jack))
Foto : Baktiono Ketua Komisi D DPRD Surabaya
previous post