Surabaya (KN) – Ribuan orang yang terdiri dari pekerja seks komersial (PSK), mucikari dan warga melakukan aksi demo menolak penutupan Dolly di depan kantor kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Senin (19/5/2014).Mereka menolak penutupan lokalisasi Dolly karena akan memiskinkan warga setempat. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga tidak memiliki solusi jika lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara itu benar-benar akan ditutup pada 19 Juni mendatang.
Dalam orasinya, salah satu peserta aksi mendesak agar Walikota Surabaya Tri Rismaharini membatalkan penutupan Dolly. Sebab, massa menilai, warga masih sangat menggantungkan hidupnya dari geliat lokalisasi yang dibangun noni Belanda, Dolly Van Der Mart atau yang dikenal dengan sebutan tante Dolly tersebut. Tak hanya berorasi, dalam aksinya, massa juga membakar ban bekas. Salah satu peserta aksi juga mengenakan pakaian pocong sebagai simbol matinya hati nurani Pemkot. Selama aksi, massa berteriak-teriak menyebut Risma sebagai anjing kapitalis.
Penutupan Dolly diprotes warga setempat karena sampai saat ini Pemkot Surabaya belum memiliki solusi pasca penutupan tersebut. Mereka beranggapan bahwa pelatihan ketrampilan kepada PSK serta uang pesangon yang diberikan Pemkot Surabaya bukanlah solusi yang tepat.
Warga ini menamakan diri Gerakan Rakyat Bersatu (GRB), berkumpul di depan kantor kelurahan Putat Jaya sekitar pukul 10.00 Wib. Sebagian massa langsung menggelar orasi dan perwakilan mereka melakukan dialog dengan camat Sawahan dan lurah Putat Jaya.
Anik salah satu peserta aksi demo mengatakan, Pemkot Surabaya selama ini tak pernah mengajak warga berembug soal penutupan Dolly. Padahal Pemkot Surabaya tahu jika warga Dolly sangat bergantung kehidupannya dari geliat Dolly.
Disadari atau tidak oleh Pemkot Surabaya jika Dolly telah berubah jadi sumber mata pencaharian. Mulai tukang becak, laundry, warung kopi, tukang parkir, warung nasi dan toko pracangan. Jika Dolly ditutup mereka kehilangan mata pencaharian.
“Kami tak pernah merepotkan Pemkot Surabaya. Kalau Dolly ditutup , Pemkot harus memberi waktu. Tak bisa langsung ditutup begitu saja, sejahterahkan warga dulu,” katanya.
Anik menilai tidak manusiawi jika Pemkot Surabaya memaksakan menutup Dolly pada 19 Juni mendatang. Kalau memaksakan menutup Dolly tanpa ada solusi yang baik mereka sepakat akan tetap buka seperti biasa. Menurutnya Dolly adalah prostitusi untuk kalangan kelas menengah bawah. Jika Dolly ditutup maka warga berpenghasilan kecil akan sulit menyalurkan hasrat seksualnya sehingga kemungkinan perbuatan asusila, kasus-kasus perkosaan akan meningkat di masyarakat.
“Setelah aksi ini, kami nanti akan menggelar aksi lanjutan ke walikota. Selama ini warga tak pernah diajak bicara soal rencana penutupan Dolly. Kami hanya didatangi oleh tokoh tokoh agama yang memberi ceramah soal moral,” kata Anik.
Sedangkan hasil dialog antara perwakilan warga dengan Muslich Camat Sawahan, tidak berakhir sesuai kehendak warga. Mereka ingin agar Muslich menolak rencana penutupan Dolly. Namun Camat Sawahan ini menyatakan tak memiliki kapasitas menerima atau menolak penutupan Dolly.
“Penutupan ini programnya Pemkot, saya sebagai camat hanya memfasilitasi. Jika keberatan adanya razia Dolly, nanti akan saya sampaikan ke Pemkot, untuk sementara agar tidak dilakukan lagi. Saya akan perjuangkan agar tidak ada lagi intimidasi terhadap PSK dan warga,” ujar Muslich.
Karena merasa tak puas dengan sikap Muslich, warga minta agar Camat Sawahan dan Lurah Putat Jaya membuat pernyataan tertulis. Isinya mereka akan memperjuangkan kesejahteraan warga Dolly. “Kami tak puas dengan pernyataan yang dibuat camat Sawahan ini. Masak cuma akan mensejahterakan warga Dolly lha itu kan memang sudah tugasnya,” ujar Saputro warga lainnya.
Warga melakukan aksi selama sekitar 2 jam. Setelah itu mereka membubarkan diri dan merencanakan akan melakukan aksi lagi untuk menemui Walikota Tri Rismaharini. (anto)