Surabaya (KN) – Guna menghadapi pasar bebas Asean 2015, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya memperkuat standarisasi produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat membuka Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim, di Surabaya, Kamis (6/2/2014).
“Dalam hal ini, Pemprov Jatim bekerjasama dengan Kadin Jatim, bagaimana melakukan peningkatan mutu produk UMKM,” ujar Gubernur Soekarwo saat membuka Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Jatim di Hotel Shangri-La Surabaya.
Bubernur Soekarwo menambahkan, dengan melalui standarisasi mutu produk, UMKM akan mampu bersaing di pasar bebas. Dengan langkah ini, dipastikan devisit neraca perdagangan Jatim akan berkurang. Karena dalam beberapa tahun terakhir, Jatim masih mengalami defisit neraca perdagangan dengan luar negeri.
Di tahun 2013, defisit neraca perdagangan Jatim dengan luar negeri mencapai Rp17 triliun. Tetapi dengan besarnya realisasi perdagangan antar pulau, akhirnya devisit tersebut bisa tertutupi. Realisasi perdagangan antar pulai Jatim mencapai Rp 346 triliun, sementara impor antar daerah mencapai Rp 276, surplus 70 triliun.
“Jika pada tahun 2013 Jatim telah mengusai 31% pasar dalam negeri, di tahun 2017 saya yakin bisa menguasai 50 persen pasar doimestik. Dan realisasi perdagangan antar pulau tersebut, UMKM adalah yang berkontribusi paling besar, mencapai 70%. Ini menunjukkan, UMKM telah menjadi pilar perekonomian Jatim. Terlebih jika standarisasi produk dilakukan dengan maksimal,” tegasnya.
Terkait standarisasi produk impor, Jatim akan berguru ke Jerman dan Korea Selatan, bagaimana mereka bisa membentengi negaranya dari gempuran produk impor. “Akan ada tim dari pemprov Jatim dipimpin Wagub belajar ke Jerman dan Korsel,” ujarnya. (yo)