Erick menuturkan, terkait penyelenggaraan seleksi calon pegawai negeri sipil komisinya sangat mengetahui seluk beluk yang terjadi di lokasi. Sebab sejak mulai proses pendaftaran hingga pemeriksaan berkas komisinya selalu dilibatkan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Surabaya.
“Semaksimal mungkin kita meminimalisir kecurangan. Sehingga penerimaan CPNS tahun ini berlangsung dengan baik. Mengingat kuota yang disediakan tidak sebanding dengan calon PNS yang mendaftar,” tandasnya.
Begitu juga terhadap permintaan sejumlah guru tidak tetap (GTT) serta pegawai tidak tetap (PTT) yang minta diprioritaskan dalam seleksi CPS kali ini, anggota dewan asal Partai Gokar ini mengimbau agar BKD tidak begitu saja mengabulkan. “Dalam tes kali ini tidak ada yang diutamakan. Bagi GTT dan PTT, silahkan saja bersaing secara sehat dan terbuka,” pesan Erick.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Surabaya, Mia Santi Dewi menyatakan, penyelenggaraan tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemkot Surabaya jalur penerimaan umum resmi dimulai hari ini (22/10). Dalam seleksi CPNS kali ini, untuk pertama kalinya memakai sistem Computer Assisted Test (CAT).
Menurut Mia, berdasar pantauan di lokasi, upaya pengamanan yang dilakukan sangat ketat. Ratusan petugas satpol PP dan linmas dibantu aparat kepolisian menerapkan penjagaan secara berlapis. Sebelum masuk ke ruang tes, peserta diarahkan ke tenda besar di samping kanan gedung.
Dari sana, lanjutnya, petugas meminta setiap peserta menyerahkan seluruh barang bawaan, kecuali kartu nomor peserta dan kartu identitas (KTP). Semua barang milik peserta tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik besar warna merah untuk kemudian diberi nomor penitipan. Selanjutnya, para peserta menunggu di dalam area tenda sebelum memasuki ruangan tes.
Penjagaan ketat juga dilakukan dalam ruang tes. Ruangan berkapasitas 225 unit komputer itu diharuskan steril. Artinya, selain peserta dan petugas pengawas dari BKN (Badan Kepegawaian Nasional) dilarang masuk. Bahkan, awak media yang hendak mengambil gambar tidak diperkenankan berada dalam satu ruangan dengan peserta karena dapat mengganggu jalannya tes.
Sebagai gantinya, panitia menyediakan monitor yang menampilkan kondisi dalam ruangan melalui CCTV. Pun demikian halnya dengan ruang server di lantai dua. Akses menuju ruang server selalu dijaga petugas satpol PP, meskipun pada malam hari. “Sejauh ini, saya belum menemukan adanya kendala berarti. Hanya ada dua peserta pada sesi I yang bermasalah untuk administrasinya, yakni tidak membawa KTP,” ungkapnya.
Namun, setelah berkonsultasi dengan BKN peserta tersebut tetap diperbolehkan mengikuti tes dengan syarat terlebih dahulu membuat surat pernyataan. Intinya, jika dikemudian hari atau pada saat pemberkasan ulang terbukti tidak cocok dengan KTP maka yang bersangkutan otomatis akan didiskualifikasi. Ia berharap pelaksanaan tes berjalan lancar dan tidak ada masalah. (anto)
Foto : Erick Reginal Tahalele