Jakarta, mediakorannusantara.com – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp24,8 triliun yang akan difokuskan pada upaya memperjuangkan kesetaraan kualitas pendidikan keagamaan di Indonesia.
“Usulan anggaran ini adalah ikhtiar kita untuk menjamin bahwa tidak ada lagi ketimpangan antara madrasah dan sekolah umum,” ujar Nasaruddin Umar dalam keterangannya di Jakarta pada hari Minggu, tanggal 5 April 2026.
Nasaruddin Umar merinci usulan tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan pada sejumlah program strategis, di antaranya Revitalisasi Satuan Pendidikan sebesar Rp13,7 triliun dan Digitalisasi Pembelajaran sebesar Rp10,9 triliun.
Selain itu, terdapat alokasi untuk Bantuan Buku Tulis Gratis sebesar Rp159 miliar serta Sekolah Unggul Garuda Transformasi sebesar Rp22,9 miliar.
“Pemerintah harus hadir dan memberikan perhatian yang sama. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara pendidikan di sekolah umum maupun sekolah keagamaan. Semuanya harus setara, karena ini menyangkut hak anak bangsa untuk masa depan mereka,” kata Nasaruddin Umar.
Fokus utama usulan ini salah satunya adalah perbaikan sarana dan prasarana yang mendesak.
Anggaran revitalisasi sebesar Rp13,7 triliun direncanakan menyasar 7.131 lembaga satuan pendidikan, yang terdiri atas 6.973 madrasah, 128 sekolah Kristen, 13 sekolah Katolik, 9 sekolah Hindu, dan 8 sekolah Buddha.
Nasaruddin Umar menyoroti kondisi bangunan madrasah yang saat ini masih banyak membutuhkan perbaikan serius.
Menurut Nasaruddin Umar, kualitas sarana dan prasarana adalah cerminan keberpihakan negara terhadap pendidikan keagamaan.
Hal lain yang menjadi sorotan adalah program Makan Bergizi Gratis.
Saat ini, jangkauan Makan Bergizi Gratis di lingkungan madrasah dan pondok pesantren baru mencapai 10-12 persen, jauh tertinggal dibandingkan sekolah umum yang diproyeksikan segera mencapai 80 persen.
“Padahal, jika melihat kondisi ekonomi, anak-anak madrasah dan santri di pondok pesantren sangat membutuhkan dukungan ini. Kami berharap jangkauannya ditingkatkan,” ujar Nasaruddin Umar.
Nasaruddin Umar menambahkan bahwa pondok pesantren memiliki ekosistem yang paling siap dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis.
“Di pesantren hampir tidak ada kasus risiko kesehatan terkait pangan, karena mereka sudah terbiasa dengan pola dapur mandiri dan makan bersama. Ini adalah model yang sangat aman dan efektif,” ujarnya.
Nasaruddin Umar berharap usulan anggaran ini dapat dipahami dan disetujui demi mengakselerasi peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui jalur pendidikan keagamaan yang unggul dan inklusif.(wa/ar)