Jakarta, Mediakorannusantara.com — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan pemenuhan sumber daya manusia (SDM) untuk menjalankan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto.
Sinkronisasi kebijakan dalam pelaksanaan PHTC Presiden antarinstansi pemerintah dibutuhkan untuk mempercepat pengambilan keputusan, kolaborasi, dan dampak program untuk masyarakat.
Langkah tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan agenda prioritas Presiden dapat dikawal dan dilaksanakan dengan baik.
“Rapat ini penting untuk memastikan optimalisasi SDM tidak hanya sebagai proses administratif semata, tetapi merupakan upaya strategis untuk memastikan tersedianya SDM yang kompeten, berintegritas, dan siap mendukung pelaksanaan program-program prioritas nasional,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta pada hari Jumat, 3 April 2026.
Adapun, Rapat Tingkat Menteri Pembahasan Pemenuhan SDM untuk Mendukung PHTC tersebut digelar di Gedung Kementerian PANRB, Jakarta pada hari Kamis, 2 April 2026.
Rini Widyantini menjelaskan bahwa fokus optimalisasi SDM untuk mendukung PHTC Presiden terbagi dalam beberapa klaster utama, yaitu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan, pendidikan, dan kesehatan.
Kementerian/lembaga yang bertanggung jawab pada masing-masing klaster tersebut perlu melakukan tindak lanjut atas proyeksi SDM.
Presiden Prabowo selalu menekankan bahwa berbagai PHTC pemerintah harus memberikan dampak luas, nyata, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Oleh karena itu, kerja kolaboratif antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dibutuhkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional.
Rini Widyantini menyampaikan kesuksesan dan keberlanjutan PHTC Presiden memerlukan pendekatan collaborative dan network governance untuk memastikan seluruh elemen pemerintahan bergerak dalam satu arah, saling terhubung, dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Rini Widyantini menekankan pentingnya kolaborasi yang terpadu dan berorientasi pada hasil bersama (shared outcome).
Pendekatan collaborative dan network governance menjadi strategi yang dapat dijalankan untuk mempercepat pengambilan keputusan.
Melalui pendekatan tersebut, setiap instansi menjadi bagian dari jejaring yang saling menguatkan, hasil pembangunan bukan lagi tanggung jawab satu pihak, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintah.
“Selain diperlukan adanya kebijakan pemenuhan SDM yang fleksibel dan adaptif, juga diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih kuat agar kualitas SDM tetap terjaga,” ucap Rini.(wa/ar)