Jakarta, mediakorannusantara.com-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mengambil alih kepemimpinan dalam upaya reformasi sektor keuangan dan fiskal secara menyeluruh.
Langkah strategis ini dianggap mendesak setelah tiga lembaga pemeringkat internasional, yakni Morgan Stanley Capital International (MSCI), Goldman Sachs, dan Moody’s, melakukan koreksi terhadap peringkat Indonesia di bursa saham dan kredit.
Said menegaskan bahwa catatan dari lembaga-lembaga global tersebut seharusnya tidak dianggap sebagai beban, melainkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk membalikkan keadaan dan mengubah tekanan menjadi peluang besar melalui penataan struktural.
Krisis tata kelola yang menjadi sorotan dunia internasional perlu dijawab dengan langkah konkret, terutama untuk menekan efek rambatan pada sektor pasar obligasi yang selama ini menjadi tumpuan pembiayaan APBN.
Dari sisi fiskal, Presiden diharapkan memimpin restrukturisasi belanja demi menekan pelebaran defisit dan mengurangi beban utang, sekaligus sebagai langkah mitigasi jika terjadi kekurangan target penerimaan pajak serta PNBP di tahun ini.
Said menekankan bahwa program prioritas pemerintah tidak harus dibatalkan, namun perlu dihitung ulang pendanaannya serta diperbaiki tata kelolanya dengan melibatkan partisipasi publik dan para ahli guna memperkuat fondasi teknokrasinya.
Mengingat pemerintah masih perlu menyerap utang baru dalam jangka pendek dan menengah, pemulihan kepercayaan investor asing menjadi kunci utama.
Said berpendapat bahwa keterbukaan informasi dan perbaikan struktur di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus dipimpin langsung oleh Presiden, menyusul langkah tegas KPK dalam memberantas kecurangan di kedua lembaga tersebut. Selain itu, Presiden diharapkan memberikan arah yang jelas bagi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Dengan pagar aturan yang tegas dalam fungsinya sebagai hedge fund, Danantara diharapkan mampu menggerakkan sektor riil dan membangkitkan permintaan domestik, sehingga jalan menuju tata kelola yang baik menjadi lebih terang bagi seluruh pemangku kepentingan.( wa/at)