KORAN NUSANTARA
Headline indeks Jatim

BPS : Angka Kemiskinan Jatim Terus Alamai Penurunan

Surabaya (mediakorannusantara.com) – Angka kemiskinan Jawa Timur juga terus mengalami penurunan, kecuali untuk beberapa tahun. Saat krisis Asia 1997/1998 kemiskinan Jawa Timur meningkat dari 20,08 persen pada tahun 1998 menjadi 22,77 pada tahun 2000.

Tambahan lagi, kenaikan harga pangan dan bahan bakar minyak global tahun 2005 meningkatkan angka kemiskinan Jawa Timur dari 19,1 persen pada tahun 2004 menjadi 22,51 persen pada tahun 2005.

Melansir laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim) dalam laporan Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2022 pada tanggal 27 Desember 2022, tercatat bahwa sebelum mencapai angka 10 persen, angka kemiskinan Jawa Timur naik kembali akibat pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020.

Namun, tren penurunan kemiskinan Jawa Timur mengalami perlambatan. Dalam kurun waktu 1990-2010 angka kemiskinan Jawa Timur berkurang separuhnya dari >30 persen menjadi sekitar 15 persen. Pada periode sesudahnya 2010-2020 angka kemiskinan Jawa Timur hanya turun 5 persen poin saja.

“Beberapa mengaitkan hal ini dengan hardcore poverty pada angka kemiskinan 10 persen, sehingga diperlukan upaya luar biasa untuk menurunkan sedikit angka kemiskinan,” terang Kepala BPS Jatim, Dadang Hardiwan.

BPS Jatim pun mencatat bahwa Jawa Timur merupakan tempat bermukim penduduk miskin terbanyak se-Indonesia. Pada Maret 2022 sebanyak 4.181,29 ribu penduduk miskin atau sekitar 15,98 persen penduduk miskin Indonesia tinggal di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua ini.

Dapat diartikan, sebanyak 4.181,29 ribu orang ini belum tercukupi kebutuhan dasarnya agar dapat beraktivitas fisik secara normal karena konsumsi kalorinya belum mencapai 2100 kkal perkapita perhari dan beraktivitas sosial di masyarakat.

“Meski angka kemiskinan Jawa Timur terbilang cukup rendah sebesar 10,38 persen pada Maret 2022, jumlah penduduk miskin absolutnya terbilang paling tinggi seiring besarnya jumlah penduduk. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan Jawa Timur,” pungkas Dadang. (KN05)

Related posts

OJK dan BPKP Sepakat Perkuat Pengawasan Sektor Jasa Keuangan

kornus

Lawan Rentenir, Gubernur NTB Luncurkan Program Mawar Emas di KSB

Progres Tiping Fee ke PT SO Dinilai Belum Jelas, Dewan Tolak Pengajuan Anggaran Buffer Zone Rp 135 Miliar

kornus