Jakarta, mediakorannusantara.com-Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, memberikan peringatan keras agar tidak ada pihak yang melakukan rekayasa atau manipulasi dalam pelaksanaan pemulihan pascabencana.
Beliau menegaskan agar seluruh pihakterkait tidak mengada-adakan proyek yang tidak perlu, mengingat setiap penyimpangan akan sangat mudah ditelusuri oleh aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan Polri. Menurut Tito, pengawasan ketat akan terus dilakukan demi memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
Dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu, Mendagri mendorong pemerintah daerah untuk segera mempercepat pendataan kategori kerusakan rumah, mulai dari rusak ringan, sedang, hingga berat. Langkah ini dianggap krusial karena percepatan pembangunan hunian, baik berupa relokasi maupun hunian tetap, menjadi kunci utama dalam mengurangi jumlah warga di pengungsian.
Pemerintah sendiri telah menetapkan besaran bantuan renovasi, yakni Rp15 juta untuk rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat.
Tito mengingatkan para kepala daerah untuk mengawal bantuan tersebut agar tepat sasaran dan benar-benar digunakan untuk perbaikan rumah, bukan disalahgunakan oleh pihak pemerintah maupun penerima.
Selain aspek infrastruktur, percepatan rehabilitasi ini bertujuan untuk memulihkan daya beli masyarakat melalui bantuan jaminan hidup, bansos, dan Dana Tunggu Hunian (DTH). Lebih lanjut, Mendagri meminta Dinas Sosial di tiap daerah aktif mendata warga yang mengalami penurunan status ekonomi akibat bencana agar mereka terakomodasi dalam daftar penerima bantuan sosial pemerintah.( wa/at)