Jakarta, mediakorannusantara.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keberhasilan negara mengambil alih kembali lebih dari empat juta hektare kawasan hutan hanyalah langkah awal. Presiden meyakini masih banyak lahan negara yang dikuasai secara ilegal oleh pengusaha nakal dengan potensi kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri seremoni penyerahan uang negara hasil denda penertiban kawasan hutan di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (25/12).
Sentilan Keras untuk Pengusaha dan Pejabat Korup
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyoroti praktik ilegal yang telah berlangsung lama karena adanya oknum yang bisa disuap.
”Ini baru permulaan. Mereka berani melecehkan negara, menganggap pejabat di setiap eselon bisa dibeli dan disogok,” ujar Presiden dengan tegas.
Ia menginstruksikan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk tetap teguh pada integritas dan tidak goyah oleh upaya lobi dari pihak manapun.
”Saya perintahkan dengan tegas: Jangan ragu! Jangan pandang bulu! Jangan mau dilobi! Kita berada di jalan yang benar membela kepentingan jutaan rakyat Indonesia,” tambahnya.
Capaian Satgas PKH di Tahun 2025
Sejak dibentuk pada Januari 2025 melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2025, Satgas PKH yang merupakan kolaborasi lintas instansi (Kejaksaan, TNI, Polri, BPKP, hingga kementerian terkait) telah menunjukkan hasil signifikan:
Pemulihan Lahan: Menguasai kembali 4 juta hektare lebih kawasan hutan di enam provinsi dari 124 perusahaan.
Penyelamatan Keuangan: Mengamankan lebih dari Rp6 triliun uang negara.
Sumber Dana: Hasil denda administratif dari 20 perusahaan sawit dan 1 perusahaan nikel, serta penyitaan aset dari kasus korupsi ekspor CPO dan impor gula.
Struktur Operasional Satgas
Satgas PKH saat ini dipimpin oleh tokoh-tokoh strategis untuk memastikan efektivitas di lapangan:
Ketua Dewan Pengarah: Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Ketua Pelaksana: Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Ardiansyah.
Penyerahan uang negara secara simbolis di Kejaksaan Agung hari ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membersihkan sektor kehutanan dari praktik mafia lahan dan korupsi. ( wa/ar)