Surabaya (KN) – Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim (DPKPCK) menyatakan, di Jawa Timu saat ini sudah teralisasi 360 ribu Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan menempati Perumahan MBR dari program pemerintah pusat.Kepala Bidang Perumahan DPKPCK Provinsi Jatim, Sutji Prajitno ditemui di kantornya, Selasa (9/5/2017) mengatakan, Pemerintah Provinsi Jatim pada 2010 menargetkan rumah bagi MBR yaitu 530 ribu keluarga, dan saat ini sudah terealisasi 360 ribu keluarga MBR. Untuk sisanya, ditargetkan di 2017 sudah teralisasi 170 keluarga MBR akan memiliki rumah tersebut.
Sutji Prajitno didampingi Sekretaris Dinas DPKPCK Provinsi Jatim Baju Trihaksoro menyampaikan, kendala dalam membangun rumah untuk MBR yaitu sulit mendapat lahan karena mahalnya harga lahan untuk rumah hunian. “Harga rumah MBR kan jauh lebih murah dan sudah ditentukan pemerintah. Yakni, Rp 115 juta untuk tipe 36 dengan luas tanah 60 meter persegi,” terangnya.
Ini berbeda dengan rumah non MBR yang dibangun swasta, masyarakat dan asosiasi yang bisa dijual sesuai harga di pasaran, sehingga pengembang mendapat margin keuntungan yang lebih besar dibandingkan kalau membangun rumah MBR.
Untuk itu, meski pemerintah memberi kemudahan para pengembang rumah MBR dengan memberi sejumlah fasilitas, seperti pembebasan IMB, sertifikat, hingga prasarana, sarana dan utilitas (PSU) umum berupa jalan lingkungan, saluran, PJU, dan air bersih. “Masyarakat MBR saat ini antusias dalam menyambut program pemerintah, pihaknya akan tetap terus berusaha agar program MBR terwujud di Jatim,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian PUPR meminta Pemerintah Daerah (Pemda) juga harus memiliki data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). UU No 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 1 mendefinisikan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. (rif)