Jakarta (KN) – Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Publik Sardan Marbun menyebutkan, semua aturan yang dikeluarkan Presiden itu menjadi acuan pemerintah dalam menyukseskan pembangunan yang berpihak kepada rakyat. “Semuanya ditujukan untuk peningkatan kehidupan rakyat yang lebih aman, adil, dan sejahtera,” tuturnya seperti yang dikutip melalui situs Sekretariat Kabinet, Minggu (4/3).
Salah satu peraturan penting yang telah diterbitkan adalah Keppres Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro Rakyat. Keppres ini memuat delapan program, yaitu pembuatan rumah sangat murah, diversifikasi usaha pengembangan skema UKM-KUR, pengembangan Solar Packed untuk Nelayan (SPDN), pembangunan cold storage, angkutan umum murah, fasilitas sekolah dan Puskesmas, serta fasillitas bank rakyat.
“Keppres Nomor 10 itu diperkuat dengan Perpres Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dan Perpres Nomor 14 Tahun 2011 tentang Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk,” tambahnya.
Peraturan lainnya yang menyentuh pada peningkatan kesejahteraan rakyat adalah Perpres Nomor 27 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS, yang juga diikuti dengan penyesuaian kenaikan pensiun pokok para pensiunan baik PNS, anggota TNI maupun anggota Polri.
Pemberantasan Korupsi
Mengenai pemberantasan korupsi, Sardan mengungkapkan, pada 2011 lalu Presiden telah mengeluarkan Inpres Nomor 01 Tahun 2011 tentang Percepatan Penyelesaian Kasus-Kasus Hukum dan Penyimpangan Pajak.
“Melalui Inpres itu Presiden memerintahkan aparat terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM untuk menuntaskan kasus mafia pajak,” jelasnya.
Selain itu, untuk upaya pemberantasan korupsi yang lebih gencar, Presiden telah mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, serta Inpres Nomor 2 tentang Percepatan Penanganan Kasus Bank Century. (red)